Presiden Tunjuk Mendagri Tito sebagai Plt Menko Polhukam | IVoox Indonesia

April 30, 2025

Presiden Tunjuk Mendagri Tito sebagai Plt Menko Polhukam

mendagri-lantik-sembilan-penjabat-gubernur-4
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyaksikan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson Azroi (kedua kanan) menandatangani pakta integritas saat pelantikan sembilan penjabat gubernur di Jakarta, Selasa (5/9/2023). Mendagri Tito Karnavian melantik sembilan penjabat gubernur yaitu Harisson Azroi (Kalimantan Barat), Hassanudin (Sumatra Utara), Bey Machmudin (Jawa Barat), Nana Sudjana (Jawa Tengah), Sang Made Mahendra Jaya (Bali), Ayodhia Kalake (NTT), Ridwan Rumasukun (Papua), Andap Budhi Revianto (Sulawesi Tenggara) dan Bahtiar Baharuddin (Sulawesi Selatan). ANTARA FOTO/Jessica Wuysang

IVOOX.id - Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Dilansir dari Antara, penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (2/2/2024).

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud Md. sebagai Menko Polhukam, serta penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md. telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

0 comments

    Leave a Reply