Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Jaga Supremasi Sipil Menjawab Isu Darurat Militer

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga supremasi sipil saat merespons pertanyaan mengenai isu darurat militer dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

Isu mengenai darurat militer menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan selama tiga jam antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh tergabung dalam GNB.

“Itu salah satu poin yang kami sampaikan (terkait isu darurat militer), bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu, bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil,” kata Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB yang juga mantan Menteri Agama ditemui di Istana Kepresidenan setelah pertemuan GNB dengan Presiden Prabowo, Kamis, 11 September 2025, malam.

Ia mengajak masyarakat untuk melihat langsung komitmen dan janji Presiden untuk terus menjaga supremasi sipil.

“Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan, yang Beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi,” katanya.

Terkait dengan supremasi sipil, GNB turut menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai ruang sipil. GNB menyampaikan kepada Presiden, bahwa TNI harus ditempatkan sebagai tentara yang profesional yang artinya prajurit-prajurit TNI jangan dibebani dan disibukkan dengan tugas-tugas di luar tugas pokok dan fungsi.

“Untuk menjadikan (prajurit) profesional, dia harus fokus. Kita itu (ingin) TNI ini betul-betul kuat pada diri bangsa ini. Maka, jangan lagi kemudian disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supremasi sipil,” ujar dia.

Gerakan Nurani Bangsa juga meminta Presiden Prabowo segera membentuk komisi untuk reformasi Polri dan membentuk komisi investigasi yang secara independen menyelidiki rangkaian kerusuhan pada Agustus 2025.

Presiden Prabowo, sebagaimana disampaikan Lukman dan anggota GNB lainnya, menyetujui usulan pembentukan komisi untuk reformasi Polri dan komisi investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan yang disebut GNB sebagai "Prahara Agustus" itu.

Gerakan Nurani Bangsa yang diterima Presiden di Istana Kepresidenan tersebut, terdiri atas Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof Dr Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.

Dialog 3 Jam Bahas Ekonomi hingga Hukum

Presiden Prabowo Subianto bersama 16 tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa melakukan dialog selama hampir tiga jam dalam suasana akrab dan keterbukaan dengan membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari reformasi politik, ekonomi, hingga penegakan hukum.

Menteri Agama Nasaruddin Umar yang turut hadir dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 September 2025, malam, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan jawaban terbuka atas berbagai pertanyaan dari para tokoh GNB.

"Hampir tiga jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini," kata Menag dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat (12/9/2025), dikutip dari Antara.

Sementara itu, tokoh senior Quraish Shihab menilai pertemuan ini memberi pencerahan dan memperkuat optimisme terhadap masa depan bangsa. Ia menyebut penjelasan Presiden Prabowo yang begitu terbuka dan mendalam menjadi bukti komitmen nyata pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat.

“Saya kira yang jelas kami mendapat banyak informasi, penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu dipahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik sehingga dialog kita hari ini, malam ini sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” tutur Quraish Shihab, dikutip dari Antara.

Hal senada disampaikan Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, Presiden Prabowo tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga membahasnya secara rinci. Ia juga menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama masyarakat sipil adalah pembentukan Komisi Investigasi Independen terkait Prahara Agustus.

“Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” kata Lukman Hakim, dikutip dari Antara.

Selain itu, GNB juga menyuarakan pentingnya pembebasan aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang masih ditahan agar tidak terputus pendidikannya.

Tokoh GNB lainnya, Pdt. Gomar Gultom, mengungkapkan bahwa dialog juga menyinggung soal reformasi kepolisian.

“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” kata Pdt. Gomar Gultom, dikutip dari Antara.

Menag pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi bukti adanya persamaan pandangan antara Presiden Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa.

“Jadi terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Bapak Presiden dengan kelompok Gerakan Nurani Bangsa ini,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo senantiasa membuka ruang dialog dengan berbagai komponen bangsa sebagai wujud komitmen terhadap demokrasi yang sehat. Kepala Negara juga menekankan bahwa menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Adapun para tokoh yang turut serta dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, yakni:

1. Sinta Nuriyah Wahid;

2.⁠ ⁠Quraish Shihab;

3.⁠ ⁠Pdt. Gomar Gultom;

4.⁠ ⁠Romo Franz Magnis-Suseno;

5.⁠ ⁠Omi K. Nurcholis Majid;

6.⁠ ⁠Lukman Hakim Saifuddin;

7.⁠ ⁠Erry Riyana Hardjapamekas;

8.⁠ ⁠Alissa Wahid;

9.⁠ ⁠Komaruddin Hidayat;

10.⁠ ⁠Francisia SS Seda;

11.⁠ ⁠Laode M Syarif;

12. Hong Thin;

13. Kamaruddin Amin;

14. Bikku Dhanmasubho Mahathera;

15. Pdt. RD Aloys Budi Purnomo; dan

16. Uskup Antonius S. Bunjamin.