Presiden Kenakan Pakaian Adat Suku Baduy, Wapres Suku Mandar dan Ketua DPR Berpakaian Adat Bali

IVOOX.id, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat dari Suku Baduy pada Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT Ke-76 RI, serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Pakaian yang dikenakan Jokowi serba warna hitam dengan songkok berwarna hitam bercampur biru, seperti.

Presiden selalu mengenakan baju adat setiap menghadiri Sidang Tahunan MPR. Pada 2020, Presiden mengenakan pakaian adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden tiba di gedung parlemen pada pukul 08.05 WIB, dan disambut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Wapres tampak mengenakan pakaian adat Suku Mandar asal Sulawesi Barat.

Wapres mengenakan pakaian dengan perpaduan jas dan celana hitam dengan kain sarung tenun warna merah bercorak khas Mandar yang digunakan sebagai ikat pinggang, serta penutup kepala yang disebut songkok tabone.

Presiden akan menyampaikan pidato dua kali dalam agenda tahunan ini. Pertama, pukul 08.30, Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Selanjutnya, pukul 10.30, Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022.

Dalam kesemapatan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan pakaian adat Payas Agung Bali.

Busana adat Bali tersebut merupakan salah satu pakaian tradisional kebesaran bangsawan Bali, dengan kain songket khas Bali dan kain tenun Gringsing.

Puan menggunakan Gelungan Payang Agung Bali sebagai hiasan kepala dengan bunga sandat di bagian mahkotanya.

Dalam acara kenegaraan tahunan ini, Puan bersama pimpinan lembaga negara yang lain akan mendengarkan laporan kinerja pemerintah lewat Pidato Kenegaraan Presiden.

Acara kenegaraan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring serta pembatasan kehadiran fisik dalam ruang sidang yaitu hanya 60 orang.