Pertumbuhan Ekonomi 2025 Diperkirakan Sebesar 5,2 Persen, Pendapatan Rp 2.996,9 triliun

IVOOX.id – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan 5,2 persen dengan didukung utamanya oleh permintaan domestik. Ia menyebutkan dalam rencana anggaran tahun 2025 rencana pendapatan menembus Rp 2.996,9 triliun.

"Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen," kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (16/8/2024), dikutip dari Antara.

Jokowi menuturkan karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih bertumpu pada permintaan domestik.

Ke depan, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

"Daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi," ujarnya.

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

Selanjutnya, bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 per dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada di 7,1 persen. Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 82 dolar AS per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Jokowi juga mengatakan, dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) Tahun Anggaran 2025, pendapatan negara dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun," katanya.

Ia menjelaskan, pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun.

Menurut Jokowi rencana pendapatan negara dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2025 tersebut dirancang dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, serta keterjangkauan layanan publik.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan, dalam rancangan pendapatan negara tersebut, pemerintah turut melanjutkan reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

"Sementara untuk peningkatan PNBP, terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong investasi," katanya.

Jokowi mengatakan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

"Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa," katanya.

Jokowi menjelaskan, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia serta untuk pengembangan riset.

Ia memaparkan sejumlah bantuan perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat ekonomi bawah, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, hingga Program Keluarga Harapan, dalam 10 tahun kepemimpinannya.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp361 triliun dari APBN untuk Program Kartu Indonesia Sehat selama sepuluh tahun pemerintahannya.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp113 triliun untuk Program Kartu Indonesia Pintar selama sepuluh tahun ini untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Kepala Negara juga merinci anggaran untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun ini sebesar Rp225 triliun untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.

Kemudian, anggaran sebesar Rp60,3 triliun untuk program Pra Kerja selama 5 tahun ini telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian sebanyak 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.