Presiden Jokowi: Saya Akan Cek Langsung Urusan Berkaitan Penggunaan B20 Ini, Termasuk Kalau Meloncat Ke B30

IVOOX.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap pada Januari 2020 nanti pelaksanaan mandatori biodiesel sudah bisa berpindah dari B20 (Biodiesel 20) menjadi B30. Selanjutnya, pada akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B20. Harapan ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8) sore.

“Kita pengen lebih cepat, dan mulai dari B20 ini pengen mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan akan mencek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini, termasuk nanti kalau meloncat ke B30.

“Saya enggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau bisa saja saya akan gunakan Price Waterhouse (Price Waterhouse Coopers, red) dan lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan,” ucap Presiden seraya menekankan, bahwa kita harus sadar semuanya bahwa kita pada kondisi CPO kita tertekan oleh permintaan dunia sehingga semuanya harus komitmen yang sama, punya keinginan yang sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi problem yang ada.

Presiden juga meminta laporan nanti dari Pertamina terkait dengan pemanfaatan CPO melalui cold processing untuk memproduksi green diesel, green gasoline di kilang-kilang minyak milik PT Pertamina.

“Saya kira kita tahu selain di Pertamina di pabrik-pabrik kelapa sawit juga perlu didorong untuk membangun stand-alone green fuel. Ini penting, semua untuk mempercepat perkembangan industri green refinery kita,” ucap Presiden seraya menggarisbawahi bahwa setelah B20 maka akan menuju ke B30 di Januari 2020.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritimn Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasiun Jonan, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Enggartiato Lukita, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menperin Airlangga Hartarto, dan Kepala BKM Thomas Lembong.