Presiden Joko Widodo Menyerahkan 4.500 Sertifikat Tanah di Maluku Tengah

IVOOX.id, Ambon– Presiden Joko Widodo menyerahkan sebanyak 4.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kota Ambon dan Kabupaten Maluku saat kunjungan kerja terakhirnya di Provinsi Maluku, Rabu (14/2/2018).

Penyerahan sertifikat itu dilakukan di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah untuk menghindari sengketa lahan.

Karena selama ini, banyak permasalahan terkait sengketa lahan yang terjadi. Untuk itu Presiden ingin masyarakat bisa menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki.

"Karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa, enggak di Sumatra, enggak di Kalimantan, enggak di Sulawesi, enggak di sini (Maluku), enggak di Papua, sama saja keluhan yang masuk ke telinga saya masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah," ujar Presiden.

Untuk segera menyelesaikan tujuh juta hak atas tanah kepada masayarakat di Indonesia, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang agar segera menyelesaikan target tersebut secepatnya.

Presiden pun menyatakan pentingnya target yang harus segera diselesaikan secepatnya, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk memiliki sertifikat tersebut. Presiden pun akan menindak tegas jajarannya apabila target tersebut tidak tercapai.

"Kerja memang harus memakai target. Kalau tidak, nanti 500 ribu terus yang keluar. Berarti 150 tahun lagi rakyat menunggu yang namanya sertifikat," ungkap Presiden.

Presiden juga mengingatkan kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat agar menyimpannya di tempat yang aman, dan selalu melakukan penghitungan terlebih dahulu jika ingin mengagunkan sertifikatnya ke bank.

"Silakan ini dipakai jaminan ke bank, dipakai untuk agunan ke bank, tapi hati-hati saya titip dihitung dulu bisa mencicil tidak setiap bulan? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau ndak, jangan!," ujar Presiden.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari 2.658.921 bidang tanah yang ada di Provinsi Maluku, baru sekitar 14 persen atau 381.925 bidang tanah yang bersertifikat.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff.