Prabowo Tepis Anggapan Pemborosan, Tegaskan Program MBG Upaya Atasi Kelaparan dan Stunting

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto mengakui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Meski demikian, ia menegaskan program tersebut merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia, sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. Menurutnya, program yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat justru mendapat penilaian negatif karena dianggap membebani anggaran negara.

"Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan," ujar Prabowo dikutip dari kanal youtube Sekretariat Presiden pada Senin (20/7/2026)..

Presiden menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bergizi merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan memiliki daya saing yang lebih baik.

Prabowo juga menilai kebijakan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah menjadi komitmen global. Menurutnya, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan merupakan prioritas yang harus diwujudkan oleh setiap negara, termasuk Indonesia.

"Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang asasi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita, basic menurut pakar-pakar dunia. Basic menurut PBB. Sustainable Development Goals," katanya.

Ia menambahkan, sebagai negara anggota G20, Indonesia tidak boleh membiarkan masyarakatnya mengalami kelaparan. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus menjalankan berbagai program yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan. Zero hunger. Zero hunger. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar," ujarnya.

Di sisi lain, Program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Saat ini, pembiayaan program tersebut tengah diuji melalui pengujian materiil Undang-Undang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut telah memasuki tahap penyerahan kesimpulan dan tinggal menunggu putusan majelis hakim.

Selain jalur hukum, program ini juga mendapat sorotan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Koalisi MBG Watch sebelumnya menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung dengan membawa tiga tuntutan utama, yakni menghentikan Program MBG dan membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) beserta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengusut dugaan korupsi hingga ke tingkat pengambil kebijakan, serta mengalihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.