Prabowo Targetkan Pangkas 1.000 BUMN Jadi 250

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan guna mewujudkan BUMN yang lebih efisien dan transparan.

"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026), dikutip dari Antara.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN. Dari total sekitar 1.000 BUMN, saat ini telah ditutup lebih dari 200 perusahaan.

Presiden menyebut jumlah BUMN nantinya akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Dengan demikian, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka penataan perusahaan-perusahaan negara.

"Bagaimana Pak Dony ? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," kata Prabowo saat bertanya langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai jumlah BUMN yang akan tersisa.

Prabowo menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya beban organisasi, mulai dari direksi hingga komisaris di masing-masing perusahaan. Terlebih perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendatangkan keuntungan.

Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara.

"750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegas Prabowo.

Prabowo meminta proses penataan BUMN tersebut dapat segera diselesaikan sehingga dalam dua tahun ke depan diharapkan BUMN menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menanggapi usulan para akademisi agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk riset dan inovasi.

Prabowo menilai usulan tersebut baik, namun menekankan pentingnya kondisi perusahaan yang mampu menghasilkan laba.

"Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," ujarnya.

Sebelumnya, Dony Oskaria memastikan proses perampingan BUMN tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi.

"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony, dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan Danantara saat ini sedang melakukan streamlining (perampingan) terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026. Menurutnya, sekitar 52 persen BUMN masih mengalami kerugian dengan total mencapai Rp20 triliun sehingga konsolidasi menjadi langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi.

Meski demikian, Dony memastikan seluruh tenaga kerja tetap dipertahankan karena biaya pegawai jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang diperoleh dari proses restrukturisasi.

"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," katanya.

Ia kembali menyatakan tidak ada pengurangan pegawai dalam proses konsolidasi tersebut. Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.

"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," katanya dengan tegas.

Selain memastikan tidak ada PHK, Dony menyebut program konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahun. Penghematan itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi.

Menurut Dony, penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS. Langkah serupa juga akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan negara agar lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.