Prabowo Minta Pengusaha Batu Bara dan CPO Menahan Ekspor

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha batu bara dan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) serta turunannya untuk menahan ekspor komoditas tersebut sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Saya tegaskan di sini benar bahwa semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita. Itu juga tentang semua, termasuk kelapa sawit," kata Presiden Prabowo saat memberi arahan kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), dikutip dari Antara.

Presiden Prabowo menekankan kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu pemerintah menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Kepala Negara pun mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tegas kepada pengusaha batu bara untuk tidak melakukan ekspor sebelum seluruh kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.

"Jadi tadi benar itu ada peringatan Menteri ESDM, itu semua milik bangsa Indonesia, bukan milik pengusaha. Mereka boleh usaha, tapi kepemilikan adalah kepemilikan bangsa Indonesia. Semua kekayaan alam, yang ada itu adalah milik bangsa," kata Presiden Prabowo.

Pada kesempatan yang sama Menteri ESDM Bahlil menjelaskan pemerintah terus memastikan ketersediaan batu bara bagi kebutuhan domestik melalui kebijakan pengendalian ekspor dan penerapan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

"Sekarang perusahaan-perusahaan batu bara, yang sudah memberikan RKAB, kita mewajibkan untuk DMO. Kalau tidak, Pak, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor. Jadi artinya apa, orientasi kita adalah kebutuhan domestik," kata Bahlil Lahadalia, dikutip dari Antara.

Bahlil menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan yang mengatur agar seluruh produksi batu bara nasional terlebih dahulu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Bahkan kami telah menyiapkan Kepmen bahwa seluruh produk batu bara yang kita hasilkan memenuhi kebutuhan negeri. Sisanya baru kita ekspor,” jelasnya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Cadangan Beras Diklaim Aman dan Ekspor CPO Meningkat

Sementara, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut bahwa ketersediaan stok pangan nasional, khususnya beras, berada dalam kondisi sangat baik serta ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) meningkat.

Dalam laporannya Mentan menyampaikan cadangan beras nasional saat ini telah mencapai sekitar empat juta ton dan diperkirakan akan meningkat signifikan dalam waktu dekat. Capaian tersebut bahkan menjadi yang tertinggi dalam sejarah cadangan beras nasional.

“Hari ini (cadangan beras) mencapai empat juta ton, data dua hari lalu sudah empat juta ton dan kemungkinan bulan depan sudah mencapai lima juta ton, Bapak Presiden. Ini tertinggi cadangan kita, ini cukup untuk 324 hari, sampai akhir tahun cukup cadangan kita sekarang untuk beras,” ujar Mentan Amran Sulaiman, dikutip dari Antara.

Dia juga menyampaikan terdapat sejumlah perkembangan positif di sektor komoditas strategis lainnya, salah satunya adalah peningkatan ekspor CPO yang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan tersebut turut memperkuat kinerja ekspor sektor pertanian secara keseluruhan.

“Ada kabar menarik Bapak Presiden, CPO kita, ekspor kita naik enam juta ton. Sedangkan kita butuh untuk biofuel 5,3 juta ton, jadi Alhamdulillah naik,” ungkapnya.

Di sisi lain kinerja sektor pertanian juga tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Mentan menyebut bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mencapai 5,74 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

“PDB sektor pertanian ini tertinggi selama 25 tahun, 5,74 persen PDB sektor pertanian. Kemudian NTP (Nilai Tukar Petani), tingkat kesejahteraan petani, tertinggi selama 33 tahun,” kata Mentan Amran Sulaiman.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta penurunan harga pupuk yang turut meningkatkan kesejahteraan petani.