Prabowo: MBG Tidak Boleh Menjadi Sarana Perkaya Oknum

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan kepada para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan baik dan tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum saat berpidato dalam acara Konsolidasi Nasional Program MBG yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu, 3 Juni 2026. 

Prabowo berkelakar bahwa mitra SPPG yang nakal untuk kembali ke jalan yang benar dan mengakui jika memang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan MBG. "Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah, tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi," katanya, dikutip dari Antara.

Dia menyampaikan MBG memiliki peran penting memastikan asupan gizi terhadap anak-anak Indonesia, mencegah kekurangan gizi yang menjadi salah satu faktor stunting.

Pelaksanaan program itu dilakukan mengingat masih terdapat daerah dengan angka kekurangan gizi yang cukup tinggi. Dengan Presiden menyoroti masih ada daerah dengan lebih dari 20 persen, mendekati 30 persen, anak-anaknya mengalami kekurangan gizi.

Ia menyampaikan bahwa pengawasan terus dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan MBG dan personel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat ditambah demi memastikan implementasi program prioritas itu berjalan baik.

Prabowo Subianto menyatakan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pemerintah, termasuk saat harus mengganti sejumlah pejabat tinggi di Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia mengaku harus mencopot orang-orang yang selama ini dipercaya mengemban tugas penting negara. Namun, langkah itu diambil setelah menerima berbagai laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan yang terjadi di lingkungan lembaga tersebut.

"Yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi, saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Soemitro (Soemitro Djojohadikusumo), pernah mengatakan kepada saya, 'Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu'," kata Prabowo.

Ia menambahkan, nasihat tersebut menjadi landasan dalam mengambil keputusan terkait pergantian jajaran pimpinan BGN.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin memberikan banyak komentar terkait kasus yang sedang berjalan karena menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Ia menegaskan tidak ingin pernyataannya menimbulkan kesan intervensi terhadap penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Menurutnya, kualitas kepemimpinan sangat menentukan baik buruknya sebuah organisasi. Karena itu, pemerintah tidak akan mentoleransi pemimpin yang tidak kompeten, tidak jujur, atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara.

"Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak ada pengecualian. Saya katakan, berat bagi saya waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang, saya kasih pangkat," tegasnya.

Presiden Prabowo juga menekankan komitmennya untuk menjaga integritas pemerintahan serta memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan itu dia juga menegaskan bahwa MBG yang dijalankan oleh BGN merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan memastikan manfaat diterima oleh masyarakat.

"(Memberi) makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Tapi, kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir, kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak mau, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan," kata Prabowo.

Tidak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan mitra SPPG yang telah menjalankan program MBG, termasuk yang bekerja di wilayah dengan tantangan geografis serta mereka yang berada di wilayah terpencil.

Bagi Prabowo, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga dedikasi dan integritas para pelaksana di lapangan.

Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh jajaran untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian, menjaga kualitas pelayanan, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Konsolidasi nasional ini dihadiri sekitar 12.173 peserta dan 5.873 mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

Panggil BPKP dan PPATK Soal Indikasi Penyelewengan di BGN

Di kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan sempat memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana setelah mengetahui adanya indikasi penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan," kata Prabowo.

"Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, 'tolong saya mendapat laporan tentang BGN’," sambungnya.

Prabowo menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan para pejabat tersebut, dirinya meminta penelusuran lebih lanjut terkait laporan mengenai BGN.

Presiden juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum dalam menangani dugaan penyimpangan.

Kepala Negara meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas mereka.

"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," tegas Presiden.

Menurut Prabowo, penguatan terhadap lembaga pengawasan dan penegak hukum diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan uang rakyat serta menjaga wibawa pemerintah dan negara.

"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian," tegasnya.