Prabowo Luncurkan Koperasi Desa Merah Putih, untuk Basmi Tengkulak dan Rentenir

IVOOX.id – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan peluncuran 800.081 Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk memotong rantai tengkulak dan rentenir yang selama ini merugikan petani di desa-desa.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Prabowo mengungkapkan bahwa permasalahan klasik para petani sudah diamatinya sejak menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada tahun 2004.

Salah satu yang paling sering terjadi adalah tidak tersedianya truk dan fasilitas penyimpanan setelah panen, sehingga hasil pertanian terbuang sia-sia.

"Saya sejak tahun 2004 jadi Ketum HKTI, berjuang bersama KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan), saya pun pembina KTNA. Masalahnya klasik. Sering kita dengar laporan 'Pak, saya baru panen mangga terbaik di Indonesia, tapi 4–5 hari tidak ada truk, tidak ada yang bisa ngangkut. Akhirnya, mangga terbaik itu busuk,’” ujar Prabowo, dikutip dari Antara, Senin (21/7/2025).

Selain masalah distribusi, Presiden juga menyoroti persoalan pupuk bersubsidi yang tak kunjung sampai ke tangan petani karena rumitnya birokrasi.

"Kendalanya macam-macam. Pupuk yang disubsidi oleh negara, oleh APBN, langka, tidak sampai ke petani. Peraturannya ada 145, ada belasan tanda tangan yang diperlukan dari pabrik ke petani," kata dia.

Tak hanya itu, menurut Prabowo, petani juga kerap dirugikan oleh tengkulak yang menekan harga hasil panen, sementara di sisi lain mereka dibebani kebutuhan rumah tangga yang mendesak.

Hal inilah yang membuat mereka terpaksa meminjam uang ke rentenir dengan bunga harian yang tinggi.

"Tiap panen yang berhasil, harga untuk petani jatuh. Kenapa? Karena para petani kita uangnya sangat sedikit. Nunggu panen, anaknya harus sekolah, ada keluarganya sakit, dia harus keluar biaya. Pinjam uang susah, di desa enggak ada yang mau pinjamin uang kecuali rentenir, yang bayarnya adalah per hari bunganya,” kata Prabowo.

Melihat kondisi itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah besar untuk memutus rantai masalah yang sudah terjadi sekian lama.

"Karena tahu petani susah uang, jauh sebelum panen sudah dibeli dengan harga yang jatuh. Ini turun temurun, menurut saya bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Ini harus kita potong, dan kita potong dengan langkah besar. Bangsa kita besar, kita harus berpikir besar dan berani ambil tindakan besar," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan melalui koperasi tersebut, pemerintah dapat membangun gudang, apotek, dan gerai di tingkat desa, dengan misi utama menghadirkan obat-obatan generik, pupuk, dan sembako murah langsung ke tangan masyarakat.

"Obat-obat yang penting bagi rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah. Mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau," katanya.

Prabowo juga menyerukan perlunya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik curang dalam distribusi bahan pokok seperti beras dan minyak goreng.

Presiden menekankan bahwa kecerdasan buatan dan laboratorium pengawasan mutu kini sudah tersedia di banyak daerah, memungkinkan pemerintah untuk cepat melacak anomali dan permainan harga.

Prabowo mengatakan pihaknya pada akhir tahun akan mengecek 80 ribu koperasi tersebut untuk memastikan operasional berjalan baik.

"Akhir tahun ini kita akan nanti meninjau, mengecek secara fisik 80.000 gudang, 80.000 lebih cold storage, 80.000 lebih kali 6 gerai kita akan lihat obat-obat murah ada terjangkau oleh rakyat kita yang paling bawah," kata Prabowo.

Menkop Sebut Rakyat Harus Untung Duluan dengan Koperasi Desa

Sementara, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan peluncuran 80 ribu lebih Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus mengubah paradigma lama, dengan rakyat harus menjadi pihak yang untung duluan.

Ia mengatakan koperasi desa itu tidak hanya akan menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga simpul utama distribusi kebutuhan pokok, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pemotong rantai distribusi yang selama ini merugikan masyarakat kecil.

“Kami optimistis, tadi Pak Presiden sampaikan jangan sampai seperti dulu di mana ketua untung duluan. Sekarang ini eranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah rakyat harus untung duluan," katanya dikutip dari keterangan kementerian di Jakarta, Senin (21/7/2025), dikutip dari Antara.

Setelah beroperasi, Kopdes/Kopkel Merah Putih ditargetkan menjadi alat strategis untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi stunting, hingga menghilangkan peran tengkulak/rentenir.

Sementara itu, koperasi yang belum berjalan optimal, Kementerian Koperasi bersama pemangku kepentingan lainnya akan melakukan pendampingan berkelanjutan.

"Nanti yang belum beroperasi kami akan dorong supaya semua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini bisa segera beroperasi," ujar Budi Arie pula.

Sebagai upaya menjamin keberlanjutan usaha dan menghindari potensi fraud akibat salah kelola, Kemenkop telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan aparat hukum lainnya. Langkah ini bertujuan menghindari penyalahgunaan anggaran atau pembiayaan yang dikelola koperasi.

Budi Arie juga mendorong Kopdes/Kopkel Merah Putih untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam menjalankan bisnisnya guna meningkatkan sistem pengawasan.

Ia menargetkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan, koperasi ini akan tumbuh pesat dan menumbuhkan simpul ekonomi baru di desa-desa.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah menargetkan pada Oktober 2025 seluruh Kopdes/Kopkel Merah Putih yang telah diresmikan hari ini dapat beroperasi sepenuhnya.

Pada tahap operasional, Ferry menekankan pentingnya persiapan model bisnis, pengembangan sumber daya manusia, serta kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait.