Prabowo di Harlah PKB ke-28: Pemerintah Tidak Anti Kritik

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak anti kritik dan memandang kritik sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Ia menyampaikannya saat memberikan pidato dalam perhelatan Hari Lahir Ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. 

Namun, Prabowo mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak berubah menjadi fitnah maupun caci maki yang justru merusak semangat membangun bangsa.

"Kita negara demokrasi. Kita tidak anti kritik. Kritik itu menyelamatkan. Tapi ada beda kritik dan caci maki. Kritik dengan fitnah itu beda," ujarnya, Kamis (23/7/2026), dikutip dari Antara.

Menurut dia, pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu, kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif merupakan hal yang diperlukan dalam sistem demokrasi.

Presiden menegaskan pemerintah tidak akan goyah menghadapi berbagai kritik maupun serangan selama tetap bekerja di jalur yang benar dan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Tapi enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau kita benar, kalau kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kuat,” ucapnya.

Prabowo juga menyinggung adanya berbagai narasi yang menurutnya berupaya melemahkan kepercayaan publik terhadap kondisi Indonesia.

"Kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah. Indonesia (disebut) akan kolaps," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan memberikan dukungan terhadap berbagai upaya pembangunan nasional.

Kepala Negara mengibaratkan pemerintah seperti tim yang sedang bertanding di lapangan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat Indonesia, agar mampu meraih hasil terbaik.

"Kalau kita cinta sama satu kesebelasan, umpamanya dia lagi bertanding di lapangan, kita kan sebagai suporter, ‘Ayo, ayo, maju.’ Tapi jangan turunkan moral dong, orang lagi bertanding di situ. Nanti kamu kalah," katanya.

Prabowo menekankan perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar.

Namun, dirinya berharap, seluruh pihak tetap mengedepankan kepentingan nasional dengan menjaga semangat persatuan, tanpa menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah yang dapat memecah belah masyarakat.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus bergotong royong dan bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

"Mari kita berjuang bersama untuk bangsa dan rakyat Indonesia," katanya.

Prabowo Subianto mengaku kembali berenergi setelah mendapat sambutan parade drumband dan Mars Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat menghadiri peringatan Hari Lahir Ke-28 PKB  tersebut.

"Tadinya saya terus terang saja kecapekan, tapi begitu saya datang, kok saya rasakan energi yang lain," kata Prabowo.

Presiden mengatakan dirinya sempat merasa lelah sebelum menghadiri acara tersebut. Namun, rasa lelah itu hilang setelah disambut pertunjukan drumband yang membawakan lagu-lagu perjuangan nasional di pintu masuk lokasi acara.

"PKB menyambut saya pakai drumband, tadi lagunya Maju Tak Gentar, jadi semangat," ujar Prabowo yang disambut tepuk tangan para kader PKB.

Prabowo mengatakan sambutan tersebut semakin membangkitkan semangatnya untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Harlah PKB.

"Masuk ke sini dikasih lagi Mars PKB, habis itu dikasih rekomendasi Ijtima Ulama. Hebat PKB, luar biasa," katanya.

Di kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa partai-partai koalisi pendukung pemerintah memiliki arah yang sama dalam menjaga kekayaan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Prabowo menyampaikan hal itu setelah mengapresiasi hasil Ijtima Ulama PKB yang mendukung langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, dan mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai amanat Pancasila serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Saya menangkap bahwa perjuangan kita sudah dipahami dan dimengerti. Saya percaya partai-partai sudah mengerti itu. Saya yakin semua partai dalam koalisi kita sudah berada di arah ini. Kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan kita diambil terus," katanya.

Menurut Presiden, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ia menambahkan Pasal 34 UUD 1945 juga menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, serta menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Prabowo mengatakan amanat konstitusi tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pembangunan jembatan hingga perbaikan sekolah. Menurut dia, kebijakan itu dapat dilaksanakan melalui penghematan anggaran dan upaya menghentikan kebocoran anggaran.

Presiden menilai rekomendasi hasil Ijtima Ulama PKB merupakan bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah untuk membangun perekonomian yang sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Ia juga meyakini partai politik di luar koalisi pemerintah akan turut bekerja sama membela kepentingan bangsa dan negara.

"Saya yakin semua partai koalisi yang saya pimpin senapas, sejiwa, dan berada bersama saya. Di ujungnya, saya juga percaya PDI Perjuangan akan bersama kita membela negara dan bangsa. Itu insting saya, kata hati saya, karena kita semua patriot dan anak bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Perayaan Harlah Ke-28 PKB dihadiri pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Syuro, serta perwakilan pengurus PKB dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menerima dokumen rekomendasi hasil Ijtima Ulama Indonesia yang disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

Prabowo yakin partai koalisi sejalan jaga kekayaan bangsa

PKB Ajak Prabowo dan DPR Revisi 108 UU Demi Kedaulatan Ekonomi

Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengajak Presiden Prabowo Subianto dan partai politik di DPR RI untuk merevisi sekitar 108 undang-undang demi kedaulatan ekonomi.

“Ada 108 undang-undang yang kemudian akan kami ajak Pak Prabowo dan partai-partai untuk mengubahnya agar yang disebut dengan kedaulatan ekonomi itu terwujud,” ujar dia setelah menghadiri acara Hari Lahir Ke-28 PKB yang dihadiri Presiden Prabowo di Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam, dikutip dari Antara.

Selain itu, kata dia, perubahan ratusan regulasi tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan arah baru ekonomi yang digagas Presiden Prabowo, dan disebut PKB sebagai “Prabowonomics”.

“Perubahan undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri yang kaya ini dinikmati oleh rakyatnya sendiri,” katanya.

Dia menjelaskan sejumlah undang-undang yang perlu diubah demi mewujudkan kedaulatan ekonomi meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

“Semua harus diubah, dan ini kami ajak semua pihak untuk berpikir itu agar menyesuaikan dengan kekuatan yang sedang kita bangun untuk berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.