Prabowo Bentuk Badan Otorita Pengelola Pantura untuk Kawal Pembangunan Giant Sea Wall

IVOOX.id – Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) untuk menangani kebutuhan mendesak, terutama pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan badan itu dikepalai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.

"Sebetulnya, itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun, yang berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025), dikutip dari Antara.

Dikatakan Prasetyo, data menunjukkan setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di pantai utara Jawa, sementara rob sudah hampir rutin terjadi di sejumlah wilayah. Padahal, sekitar 20 juta warga tinggal di pesisir Pantura.

Ia mengatakan, badan ini dibentuk Presiden untuk merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut utara Jawa.

Struktur kepemimpinan badan terdiri atas seorang kepala dan dua wakil kepala. Darwin Trisna Djajawinata selaku salah satu perwakilan Danantara dan Suhajar Diantoro yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantura.

Menurut Prasetyo, penunjukan dua wakil kepala didasarkan pada kebutuhan teknis, bukan tafsir politik.

“Kenapa dua wakil? Karena pengelolaan Pantura pasti bersinggungan dengan investasi, maka satu unsur wakil diambil dari Danantara. Sedangkan satu lainnya mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mengingat proyek ini akan bersentuhan dengan lima provinsi di Pulau Jawa,” katanya.

Prasetyo menambahkan, keberadaan Badan Otorita Pantura diharapkan mampu mempercepat penanganan rob sekaligus melindungi jutaan warga di pesisir pantai utara Jawa.

Penunjukan Laksamana Madya TNI Purn. Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, beserta dua wakilnya didasari atas surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, yang dibacakan hari ini.

Selain Didit, Prabowo juga menunjuk Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menggunakan skema pembiayaan kombinasi antara pemerintah dengan badan usaha.

"Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025), dikutip dari Antara.

Menurutnya, kerja sama pemerintah dan badan usaha dinilai sebagai skema yang paling tepat. Adapun terkait proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut.

Dia menambahkan sebagai Menko Infrastruktur, dirinya akan menjadi Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) guna memastikan penanganan kawasan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa.

Dalam peran sebagai dewan pengarah, AHY menyebut pihaknya akan memberikan masukan sekaligus bersinergi dengan badan otorita dalam langkah konkret pembangunan.

"Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan giant sea wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan," katanya.

Terpisah, Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa tugas utama badan yang dipimpinnya adalah melaksanakan pembangunan tanggul laut di pantai utara Jawa.

"Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tentunya melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut di pantura Jawa," kata Didit di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025), dikutip dari Antara.

Didit mengatakan dirinya memiliki tugas untuk mencegah timbulnya persoalan yang berkaitan dengan ekosistem maupun masyarakat pesisir dalam pembangunan tanggul laut tersebut.

Dia menambahkan langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta sejumlah menteri terkait.

Terkait pendanaan, Didit menyatakan bahwa fokus pencarian investasi akan dilakukan setelah proses konsolidasi dengan pihak-pihak terkait rampung.

"Insya Allah nanti setelah ini (mencari investasi), kita baru konsolidasi," kata dia.