Prabowo: Anggaran Kesehatan Rp 244 Triliun, Mencakup Alokasi BPJS untuk 96,8 Juta Warga Miskin

IVOOX.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan, melalui total alokasi anggaran kesehatan 2026 senilai Rp 244 triliun.

"Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp 244 triliun," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (15/8/2025).

Menurut Presiden, kebijakan itu ditempuh untuk memperluas akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi yang terbatas.

Dalam pidato kenegaraan itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

Ia menjelaskan, anggaran kesehatan tahun 2026 akan mencapai Rp 244 triliun. Dana tersebut diprioritaskan untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan kasus TBC, serta melaksanakan program cek kesehatan gratis.

Menurut Prabowo, langkah ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga mencegah penyakit agar tidak berkembang menjadi lebih parah, sehingga menghemat belanja negara di masa depan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sebanyak Rp 218,5 triliun APBN dialokasikan untuk sektor kesehatan pada APBN 2025.

Kemenkeu juga konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari lima persen agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas.

Salah satu caranya, dengan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, menjadi ujung tombak pemerataan akses layanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, hingga edukasi gizi bagi warga yang jauh dari fasilitas kesehatan tetap.

Kegiatannya mencakup Posyandu balita, remaja, usia subur, dan lansia yang rutin dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebutkan total rumah yang mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 adalah 770 ribu unit.

"Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah," ujarnya.

Program tiga juta rumah untuk rakyat masih masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Skema untuk pembiayaan rumah tersebut melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada rumah komersil.

Saat ini progres pembangunan perumahan untuk rakyat telah menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah yang telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.

Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Jumat siang.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.