PPATK Temukan Transaksi Dana Kampanye tak Wajar

IVOOX.id, Jakarta -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium potensi kecurangan penggunaan dana kampanye peserta Pemilu Serentak 2019 ini. Hal itu diketahui dari masifnya transaksi keuangan dari rekening peserta pemilu dua hingga tiga tahun sebelum pelaksanaan pemilu tahun ini.

Deputi Bidang Pemberantasan PPATK Firman Shantyabudi menjelaskan peserta pemilu 2019, baik partai politik maupun perorangan, sama-sama memiliki rekening dana kampanye yang dapat dimonitor oleh lembaganya.

Selama beberapa bulan hingga proses kampanye, kata Firman, rekening dana kampanye peserta pemilu memang tidak ada yang mencurigakan. Namun, hal itu bukan berarti tidak terjadi potensi politik uang. PPATK menemukan potensi kecurangan yang dilakukan 2-3 tahun sebelum proses pemilu berjalan.

"PPATK memotret bahwa rekening dana kampanye yang diberikan aman saja. Tapi, perputaran uang di sekitar itu, luar biasa masif. Artinya, PPATK juga memotret memang ada kecenderungan (kecurangan). Ada laporan intelijen, membaca dari kecenderungan, penarikan dana tunai bisa terjadi 2-3 tahun sebelum pemilu," kata Firman di acara diskusi bertajuk Mengawal Integritas Pemilu di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (5/4).

Ia menilai, penarikan tunai yang dilakukan sebelum masa pemilu itu bisa saja dijadikan persiapan dalam melakukan politik uang di hari pencoblosan pada 17 April 2019.

"Karena mereka bisa simpan itu uang. Di safe house mungkin. Ini faktanya. Itu sangat potensial, uangnya diambil, dipecah-pecah uangnya, dikasih ke masyarakat," jelasnya.

Firman menyebut, PPATK juga sudah menyampaikan ke Bawaslu soal dugaan adanya modus baru politik uang.

"Ada model berbeda, kami sudah sampaikan ke Bawaslu harus ada rumusan ulang, apakah hanya uang, seperti yang kita ketahui dengan serangan fajar dan sebagainya, atau sesuatu yang bernilai sama untuk bisa dijadikan alat tukar," jelasnya. (Adhi Teguh)