Potensi Karbon Biru Indonesia Besar, KKP Dorong Rehabilitasi Mangrove dan Lamun

IVOOX.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi karbon biru yang besar dan telah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Karbon biru merujuk pada kemampuan ekosistem pesisir, seperti mangrove dan lamun, dalam menyerap emisi karbon.  

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf, menyebutkan bahwa faktor geografis Indonesia, yang berada di iklim tropis serta memiliki kawasan hutan luas, menjadikan negara ini sebagai salah satu penyumbang karbon biru terbesar di dunia. 

"Kita punya ekosistem mangrove dan lamun yang sangat potensial karena lebih optimal berkembang di iklim tropis. Namun, tingkat kerusakannya juga cukup tinggi. Maka dari itu, kita harus mempercepat rehabilitasi untuk mengurangi kerusakan yang ada," ujar Yusuf dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

Selain sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, rehabilitasi mangrove dan lamun juga bisa menjadi nilai tukar bagi Indonesia dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak memiliki potensi karbon biru. 

"Kita bisa mengkuantifikasi upaya penyerapan emisi ini dan menjadikannya sebagai bagian dari kerja sama dengan negara lain dalam mengurangi emisi global," katanya. 

Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan terkait karbon biru melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 89 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, pengelolaan karbon biru di sektor kelautan menjadi tanggung jawab KKP dan diarahkan untuk mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dalam pengendalian emisi gas rumah kaca. 

Sejalan dengan upaya menjaga ekosistem laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program ekonomi biru dan kebijakan prioritas nasional KKP. 

Dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal 2025, Trenggono meminta jajarannya untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

"Inspektorat Jenderal harus memastikan tidak ada penyimpangan, mencegah kecurangan, serta meningkatkan efektivitas pencapaian program. Kita harus selalu melakukan perbaikan agar lebih baik ke depannya," ujarnya. 

Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah, menambahkan bahwa pengawasan akan dilakukan berbasis risiko dan mencakup berbagai program prioritas nasional, termasuk yang didanai melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). 

Dengan strategi pengawasan yang lebih ketat dan berbasis evaluasi berkelanjutan, KKP berharap implementasi ekonomi biru dan rehabilitasi karbon biru dapat berjalan lebih optimal demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.