Potensi Gangguan Keamanan Pilkada di Empat Wilayah Papua

IVOOX.id - Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyoroti potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di empat Daerah Otonom Baru (DOB), yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.

Direktur Politik Baintelkam Polri, Brigjen Yuda Gustawan, menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di empat wilayah tersebut dianggap rawan karena belum memiliki lembaga TNI atau kepolisian setingkat provinsi di sana.

"Provinsi baru belum ada Polda, belum ada Kodam, dan pemerintahan juga mungkin belum ada ya, belum maksimal juga, tapi melaksanakan Pilkada serentak nantinya, atau ikut ambil bagian," ungkap Brigjen Yuda Gustawan dalam sebuah diskusi, Senin (13/2024).

Pengamanan di empat wilayah tersebut akan didukung oleh pasukan dari wilayah Papua Induk. Namun, pasukan dari Papua Induk kemungkinan akan menghadapi kendala terkait transportasi karena harus menggunakan penerbangan.

"Dari Papua Induk ke Papua Pegunungan itu butuh penerbangan, pasukan tidak bisa menggunakan jalan darat dengan pesawat terbatas landasannya dan pesawatnya, jadi semuanya banyak kendalanya sehingga nantinya kita butuh prediksi yang harus tepat pola pengamanannya," jelasnya.

Selain itu, hal lain yang berpotensi menimbulkan konflik adalah terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). PSU telah terbukti menjadi titik rawan konflik pada Pilkada sebelumnya, dan DPT juga diperebutkan oleh para calon kepala daerah.

Menyoroti masalah SARA dan provokasi di media sosial, Brigjen Yuda Gustawan menekankan bahwa provokasi di media sosial dapat menyebar dengan cepat selama Pilkada, yang dapat memicu konflik.

Sebagai tindak lanjut untuk mengantisipasi potensi konflik, Polri akan melakukan mapping dan profiling potensi kerawanan, membuat indeks potensi kerawanan Pilkada, menjalin kerja sama dengan instansi terkait, serta melaksanakan Ops Mantap Praja Pilkada Serentak 2024.

"Pemilu atau Pilkada itu arena konflik dan pasti ada konfliknya, gak mungkin gak konflik dan pasti ada konflik. Yang namanya orang berkompetisi pasti berkonflik, masing-masing memaksa dirinya untuk menang," tambah Brigjen Yuda Gustawan.

Upaya ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada di wilayah-wilayah yang dinilai rawan, serta memastikan kelancaran penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal