Polri Ungkap Asal Daerah Korban TPPO Modus Tentara Bayaran Rusia

IVOOX.id – Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang mengungkap asal daerah para korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan tentara bayaran.
Yolanda menyampaikan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.
"Untuk korban-korbannya dari daerah mana saja, sejauh ini yang sudah ada yang kita tangani ada di Jakarta, Surabaya, Bogor, Sumatera Utara," ujarnya dalam konferensi pers Jumat (20/11/2026).
Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.
Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.
Ia menegaskan, Polri berkomitmen untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil diamankan, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, dan mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.
Polres Bogor Gagalkan Perekrutan 22 WNI Tentara Bayaran Rusia
Terpisah, Kepolisian Resor Bogor, Jawa Barat, menggagalkan keberangkatan 22 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut untuk menjadi tentara bayaran di Rusia serta menangkap dua orang koordinator perekrutan.
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan para korban seluruhnya laki-laki berusia sekitar 30 tahun ke atas dan berasal dari Sumatera, Jawa, serta Kalimantan.
“Korbannya berjumlah 22 orang, semuanya laki-laki dengan rentang usia sekitar 30 tahun ke atas, berasal dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” kata Arfan dalam konferensi pers di Markas Polres Bogor, Cibinong, Jumat (20/11/2026), dikutip dari Antara,.
Kedua tersangka masing-masing berinisial FIK (37), warga Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan STH (38 tahun), warga Kota Medan, Sumatera Utara.
Arfan menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi yang diterima Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polres Bogor pada 19 Oktober 2026.
Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan 22 calon korban yang dikumpulkan di sejumlah penginapan dan vila di wilayah Kabupaten Bogor, termasuk Kecamatan Tamansari.
Menurut Arfan, para korban awalnya mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri melalui media sosial maupun perantara dengan iming-iming penghasilan tinggi.
Sebagian korban dijanjikan pekerjaan di sektor konstruksi, perkebunan buah, dan bidang lainnya. Namun, setelah tiba di Bogor, mereka baru diberi tahu bahwa pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya menjadi tentara bayaran di Rusia.
“Para pelaku menjanjikan apabila berhasil berangkat sampai ke Rusia, korban mendapatkan 10.000 dolar AS untuk penandatanganan kontrak pertama selama satu tahun, ditambah gaji 3.000 dolar AS per bulan,” ujarnya.
Selama menunggu keberangkatan, para korban mendapatkan fasilitas penginapan, transportasi, serta uang makan sebesar Rp50.000 per orang setiap hari.
Kedua tersangka juga mengoordinasikan pemeriksaan kesehatan dan pengurusan dokumen perjalanan sebelum para korban diberangkatkan ke luar negeri.
Arfan mengungkapkan berdasarkan keterangan tersangka, jaringan tersebut diduga telah memberangkatkan sekitar 200 orang ke Rusia melalui negara transit Thailand.
Keberangkatan dilakukan dengan menggunakan alasan perjalanan wisata ke Thailand. Setelah tiba di negara tersebut, para calon pekerja dibuatkan dokumen untuk melanjutkan perjalanan menuju Rusia.
Kepala Satuan Reserse PPA-PPO Polres Bogor AKP Silfi Adi Putri mengatakan penyidik menemukan indikasi sejumlah orang yang sebelumnya diberangkatkan telah berada di Rusia dan bergabung menjadi anggota tentara.
“Kalau berdasarkan keterangan tersangka dan kami cek dari handphone-nya, ada beberapa orang yang memang masih berkomunikasi dan sekarang posisinya sudah ada di Rusia. Sudah jadi anggota tentara juga,” kata Silfi, dikutip dari Antara.
Meski demikian, kepolisian masih mendalami identitas dan kondisi sekitar 200 orang yang menurut pengakuan tersangka telah diberangkatkan ke luar negeri.
Penyidik juga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengembangkan penyelidikan terkait kemungkinan keterlibatan jaringan perekrutan di luar negeri.
Silfi mengatakan kedua tersangka memperoleh keuntungan dari aktivitas perekrutan dan pemberangkatan korban.
Tersangka FIK mendapatkan bayaran Rp300.000 per hari, sedangkan STH memperoleh Rp150.000 per hari. Keduanya juga berpeluang menerima komisi sebesar 600 dolar AS untuk setiap orang yang berhasil direkrut hingga diberangkatkan ke Rusia.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain paspor korban, tiket penerbangan Indonesia-Thailand, tiket kepulangan, bukti pemesanan hotel di Thailand, dua telepon genggam, percakapan grup WhatsApp, serta bukti transfer pembayaran.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta ketentuan pidana lainnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Sementara itu, terhadap 22 korban yang berhasil dicegah keberangkatannya, Polres Bogor berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja.
Arfan mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar tanpa prosedur dan informasi yang jelas.
“Kami imbau seluruh masyarakat berhati-hati apabila mendapatkan informasi pekerjaan yang tidak dapat ditelusuri dan jangan mudah tergiur dengan janji gaji tinggi di luar negeri,” katanya.


0 comments