Polri: Sidang Etik Listyo Sigit Prabowo Pekan Depan | IVoox Indonesia

Polri: Sidang Etik Listyo Sigit Prabowo Pekan Depan

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (kedua dari kiri) memberikan keterangan pers di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

IVOOX.id – Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan susunan majelis sidang etik terhadap salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), akan mengacu pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.

“Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah,” katanya di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026), dikutip dari Antara.

Hal itu disampaikan Trunoyudo merespons pertanyaan pewarta terkait pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan menyidangkan etik LSP mengingat yang bersangkutan merupakan jenderal polisi bintang empat.

Dalam Pasal 42 ayat (3) perpol tersebut, diatur bahwa keanggotaan KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.

Trunoyudo mengatakan bahwa mekanisme tersebut akan digunakan dalam sidang etik terhadap Jenderal LSP.

“Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri yakni mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi Ari Sonta Nasution (AS), widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EH), serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi (SU).

Pada Selasa, 10 November 2026, Divisi Propam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). AS menyatakan banding atas putusan tersebut.

Lalu, pada Selasa ini, Majelis Sidang KKEP menggelar sidang etik terhadap EHS dan menjatuhkan sanksi PTDH. Sama seperti AS, EHS juga mengajukan banding atas putusan PTDH.

Adapun sidang etik tersangka LSP dijadwalkan dilaksanakan pekan depan. Namun, Polri belum bisa mengungkapkan hari maupun susunan anggota majelis sidang KKEP.

0 comments

    Leave a Reply