Politika Institute: Tidak Ada Beda Data Antar Instansi dan BPS

IVOOX.id, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data stok beras yang diperoleh melalui metode Kerangka Sampling Area (KSA). Data yang dirilis pada bulan Mei 2020 itu menyebutkan stok beras akhir bulan Juli sebesar 8,13 juta ton, sedangkan bulan sebelumnya akhir Juni 7,54 juta ton beras dan stok beras akhir Mei surplus 8,48 juta ton.

Tentang hal ini, Direktur Politika Institute, Zainul A. Sukrin menilai bahwa metode yang digunakan oleh pemerintah dalam mengolah data akan menghasilkan data yang cenderung sama atau tidak akan berbeda. Sebut saja data pemerintah tentang pangan tidak akan sendiri-sendiri alias data Kementan tidak akan berbeda dengan data BPS.

"Semua data lembaga-lembaga pemerintah tetap mengacu pada data hasil metode KSA BPS sehingga sudah menerapkan satu data" kata Zainul di Jakarta, Rabu (24/06/2020). 

Zainul menambahkan bahwa cenderung keliru bila ada yang menyebutkan bahwa data BPS dengan lembaga pemerintah berbeda. Secara khusus Zainul menilai dengan menggunakan metode KSA, data BPS terutama pangan selalu diupdate tiap bulan dan stok beras bergerak antar bulan karena setiap bulan ada produksi dan ada konsumsi. 

Dari pengamatannya, penghitungan angka surplus dengan menghitung stok beras akhir bulan Juni ditambah produksi bulan Juli dan dikurangi konsumsi bulan Juli, sehingga didapat stok beras akhir Juli.

Namun Zainul melihat diskursus data pangan dan atau pertanian selama pandemi atau ada yang mengkritik data pertanian cenderung diakibatkan oleh konflik politik yang terjadi di dalam koalisi rezim pemerintah Joko Widodo. Dan isue di sektor pangan sangat strategis untuk diolah, karena memiliki basis yang strategis yaitu petani dan buruh tani. 

"Penilaan tentang perbedaan data pangan cenderung dibingkai oleh nalar praktik politik (politis), bukan ilmu politik sebab semua partai politik saat ini sudah fokus untuk menjadi pemenang di Pemilu 2024," tegasnya.

"Semua partai politik memperebutkan sektor pertanian untuk kepentingan Pemilu tahun 2024," tambah Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia ini. (Media Indonesia)