Polda Jabar Antisipasi Gangguan Teroris pada Malam Tahun Baru

IVOOX.id, Bandung — Kepolisian Daerah Jawa Barat mengantisipasi potensi teroris jelang perayaan malam Tahun Baru 2019. Berbagai gangguan keamanan termasuk aksi teror bisa saja terjadi sehingga kepolisian bersama TNI dan petugas gabungan lainnya tidak ambil risiko.

Hal ini diungkapkan Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto saat memimpin apel Operasi Malam Tahun Baru 2019. Acara yang diikuti ribuan petugas gabungan ini dihadiri juga Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, di Bandung, Senin (31/12).

Agung mengatakan, pihaknya tidak akan menyepelekan gangguan keamanan sehingga sekecil apa pun akan menjadi perhatiannya. Terlebih, dia

menilai terorisme merupakan ancaman dan gangguan keamanan yang paling tinggi.

"Kami tidak mau underestimate, jadi gangguan teroris jadi perhatian," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, serangan teroris bisa saja diarahkan kepada petugas keamanan. Dengan begitu, Agung mengingatkan personel agar tidak berpatroli seorang diri, melainkan harus ditemani oleh anggota lainnya minimal berdua. Ini penting untuk meminimalisasi dampak jika serangan tersebut ada.

"Saya ingatkan ke seluruh jajaran untuk saling mengingatkan, saling menjaga, dan waspada. Kalau ada ancaman, kita bisa mengatasi," katanya.

Selain potensi gangguan keamanan, pihaknya pun mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang biasa terjadi setiap malam tahun baru. Sebagai contoh, lanjut Agung, kawasan Puncak di Bogor dan Cianjur akan ditutup total mulai pukul 17.00 WIB ini.

"Dari tadi pagi sudah macet, sekarang sudah penuh," katanya.

Tak hanya itu, lanjut Agung, pihaknya sudah merazia 23 juta lebih petasan dari tiga tersangka pengepul petasan di Indramayu, Sabtu (29/12). Lokasi razia di Desa Telukagung, Kecamatan Jatibarang ini pun digunakan sebagai pabrik pembuatan mainan ledakan tersebut.

"Pelaku dijerat karena tidak memiliki izin untuk menggunakan suatu amunisi atau bahan peledak," katanya.

Di samping itu, diberlakukan pengecualian pada segmen persimpangan terdekat hingga pintu masuk tol, serta segmen pintu keluar tol hingga persimpangan terdekat. Kebijakan

Sigit mengungkapkan, dengan dilanjutkannya sistem ganjil-genap di wilayah DKI, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum guna mengurangi kemacetan Ibu Kota.

“Besar harapan dengan dilanjutkannya kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem Ganjil Genap ini, timbul kesadaran kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal. Kebijakan ini juga didukung dengan rencana akan beroperasinya Moda Raya Terpadu (MRT) N-S tahap satu (Lebak Bulus – HI) di bulan Maret 2019 dan pengembangan layanan angkutan umum terintegrasi (Jak Lingko) yang saat ini sudah mencakup 438,8 km2 atau 58 persen dari luas wilayah DKI Jakarta dengan jumlah pelanggan mencapai 187,8 juta,” jelas Sigit.

(Adhi Teguh)