Polda DIY Tangkap 106 Orang dalam Aksi Unjuk Rasa di Kawasan Malioboro, Kapolri Tinjau Situasi Usai Kericuhan

Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan personel Polda DIY melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro bersama jajaran TNI dan Pemda DIY.

"Penyampaian pendapat di depan umum yang dilakukan tadi siang sampai dengan pukul 19.00 WIB berjalan dengan tertib dan aman, namun terdapat perkembangan situasi," kata Novita dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (11/11/2026), dikutip dari Antara.

Menurutnya, dalam penanganan aksi tersebut, petugas mengamankan sekitar 106 orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum, sekaligus mengamankan barang bukti.

"Barang bukti berupa enam botol molotov, 12 buah petasan, tujuh botol bensin, satu buah sajam, satu buah ketapel dan satu bungkus gotri (amunisi ketapel)," ujarnya.

Polisi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui peran masing-masing pihak yang saat ini diamankan serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Situasi terus dipantau dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan secara resmi melalui Humas Polda DIY," katanya.

Kronologi Unjuk Rasa Berujung Kericuhan

Ia menjelaskan kronologi kejadian unjuk rasa yang berujung ricuh tersebut, dimulai sekitar pukul 20.07 WIB, terdapat massa aksi sekitar 100 orang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY.

"(Mereka) melakukan penyerangan dengan menembakkan petasan, molotov dan pelemparan batu ke area dalam Gedung DPRD DIY," ujarnya.

Atas situasi tersebut, lanjut dia, sekitar pukul 20.30 WIB beberapa personel kepolisian menggunakan armada R2 rantis dan R4 rantis Brimob untuk mendorong massa aksi ke sebelah utara Malioboro.

"Upaya yang dilakukan empat SSK PHH Brimob, 60 pers dari SPP (Satuan Penindak Perusuh) Brimob menggunakan R2 rantis dan 1 R4 rantis Brimob melakukan pendorongan ke arah utara Malioboro," katanya.

Menurutnya, Polda DIY juga mengerahkan Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) sebanyak 858 personel untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku massa anarkis secara profesional dan prosedural di bawah kendali Dirreskrimum.

"Pelaku diamankan ke Posko Satgas yang terletak di lantai 2 Gedung DPRD DIY," ujarnya.

Polisi terus melakukan pendorongan massa hingga area Tugu Golong-Gilig, sementara beberapa orang membuat barikade di sekitar lokasi tersebut.

Berdasarkan pantauan, massa aksi kemudian tersebar, bahkan hingga ke Kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreatifitas (GIM) Univesitas Gadjah Mada (UGM), Kecamatan Depok, Sleman.

Massa aksi maupun pihak kepolisian mulai membubar diri dari lokasi tersebut sekitar 04.00 WIB.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meninjau secara langsung situasi dan kondisi pascakericuhan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/11/2026). ANTARA/Agung Dwi Prakoso

Kapolri Tinjau Situasi di Yogyakarta

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meninjau langsung situasi dan kondisi usai kericuhan aksi unjuk rasa di Kompleks Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, 11 November 2026, dini hari.

Rombongan Kapolri tiba di Gedung DPRD DIY sekitar pukul 01.20 WIB. Setibanya di lokasi, rombongan kemudian langsung menjenguk beberapa orang yang diamankan di gedung tersebut.

"(Kami meninjau) seperti apa penanganan anggota di lapangan," kata Suyudi Ario Seto saat ditemui seusai meninjau situasi di Gedung DPRD DIY, Rabu (11/11/2026), dikutip dari Antara.

Ia menyatakan Polri akan mengungkap para pelaku yang melakukan kerusuhan dan sengaja membawa barang-barang yang membahayakan masyarakat.

"Kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam, dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihak kepolisian juga akan melihat motif dari aksi demonstrasi yang berlangsung hingga dini hari di kawasan Malioboro tersebut.

"Kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena toleransi kita Polri sampai jam 18.00 WIB, ini (sampai) jam 01.00 malam," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengomentari aksi unjuk rasa di beberapa daerah yang diduga juga berujung ricuh.

Namun, perihal keterkaitan setiap aksi di masing-masing daerah tersebut masih akan didalami.

"Nanti akan kita selidiki. Apakah demonstrasi yang terjadi sampai malam hari ini apakah ada upaya-upaya yang memang ingin secara sengaja melakukan pengerusakan dan juga tujuan yang lain, pasti perlu pemeriksaan yang mendalam," ujarnya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menemui massa aksi Aliansi Jogja Memanggil di Kepatihan Yogyakarta. Selasa (10/11/2026). ANTARA/HO-Humas Pemda DIY

Sultan Sempat Temui Massa Aksi Aliansi Jogja Memanggil

Pada Selasa, 10 November 2026, sore, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat menemui langsung massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil, yang melakukan aksi di halaman Pintu Gerbang Kompleks Kantor Gubernur DIY Kepatihan.

Sri Sultan yang duduk lesehan berdialog dengan massa aksi dan memberikan tanggapan terhadap sejumlah kebijakan yang dipersoalkan mulai dari pengaturan Jaga Warga, penanganan Stadion Mandala Krida, hingga penetapan upah buruh.

Terkait Jaga Warga, Sultan HB mengatakan pemerintah daerah akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan kondisi masyarakat, keberadaan Jaga Warga pada dasarnya diperuntukkan untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.

"Karena apa? Karena itu (Jaga Warga) sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," ujar Sultan, dikutip dari Antara.

Sementara terkait Stadion Mandala Krida, Sri Sultan mengatakan perbaikan sebelumnya terkendala persoalan hukum karena fasilitas olahraga itu menjadi bagian dari barang bukti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akan tetapi, setelah perkara berkekuatan hukum tetap, pada awal September 2026, KPK menyampaikan bahwa pembangunan atau renovasi Stadion Mandala Krida dapat dilanjutkan.

Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan survei dan menemukan tribun sisi timur belum memenuhi persyaratan sehingga memerlukan pembangunan kembali, namun pelaksanaan menyesuaikan APBN dan direncanakan secara bertahap.

"Bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028," kata Sri Sultan.

Oleh karena itu, untuk sementara Mandala Krida dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sejumlah pembatasan, namun pada malam hari belum memungkinkan karena belum tersedia lampu penerangan.

Terkait tuntutan penetapan upah buruh sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), Sri Sultan mengatakan penetapan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.

Penetapan juga melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, dan setelah melalui negosiasi dengan pengusaha, faktor alfa yang semula disepakati sebesar 0,4 dapat ditingkatkan menjadi 0,8.

"Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4, kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha, enggak keberatan," kata Sultan.

Kendati demikian, menurut Sri Sultan, pemda masih mencermati ketentuan dari pemerintah pusat sebagai acuan penetapan upah tahun berikutnya, dengan memperhatikan kondisi perekonomian serta keberlangsungan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.