Polda DIY Pulangkan 154 Orang yang Ditangkap Saat Unjuk Rasa, Satu Orang Jadi Tersangka

Hasil pemeriksaan menemukan dua orang yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan tes urine. Keduanya selanjutnya diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY untuk penanganan lebih lanjut.

"Jadi setelah dilakukan pengecekan urine, ditemukan 2 orang positif narkoba kemudian diserahkan ke BNNP DIY," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, Jumat (13/11/2026).

Novita menyebutkan, dari 154 orang yang dipulangkan, terdapat 22 anak di bawah umur yang telah dikembalikan kepada keluarga masing-masing pada Rabu, 11 November 2026 pagi. Pemulangan dilakukan setelah polisi menyelesaikan pemeriksaan dan tidak menemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Selain itu, kata Novita, pihaknya masih memproses perkara dugaan kepemilikan dan penggunaan benda berbahaya yang berkaitan dengan kericuhan demonstrasi tersebut. Sejauh ini, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membawa bom molotov, petasan, serta senjata tajam berupa pisau lipat berwarna hitam.

"Barang-barang tersebut diduga dipersiapkan untuk memicu kerusuhan dan menyerang petugas yang berjaga selama aksi berlangsung. Tapi pelaku lebih dahulu kita amankan sebelum sempat melancarkan aksinya," jelas Novita.

Namun keterangan Novita berbeda dengan pernyataan Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo dan Irwasda Polda DIY Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra yang menyebut ada dua orang diduga membawa dan melempar bom molotov di dua lokasi berbeda. Namun, berdasarkan keterangan terbaru Novita, polisi baru menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 306 KUHP tentang pembuatan dan penguasaan bahan peledak atau senjata dan/atau Pasal 307 KUHP mengenai penyalahgunaan senjata atau bahan berbahaya. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Sebelumnya, Polda DIY membantah isu yang berkembang terkait adanya personel polisi yang memasuki area kampus saat melakukan pengamanan unjuk rasa di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kapolda DIY Inspektur Jenderal Polisi Langgeng Purnomo di Sleman, Rabu, 11 November 2026, membantah adanya narasi yang beredar dan menyebut personel hingga kendaraan taktis (rantis) polisi merangsek ke dalam area kampus UGM.

"Massa yang dihalau dari kawasan Malioboro memang melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM," kata Kapolda dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan saat petugas melakukan pengejaran, massa kemudian masuk dan berlindung di area perbatasan kampus UGM sehingga personel memilih untuk menahan diri.

"Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata, apalagi water cannon," ujarnya.

Menurut Kapolda, petugas saat itu hanya bersiaga di perbatasan yang berjarak sekitar 30 hingga 50 meter untuk bernegosiasi dengan massa yang bertahan hingga pagi hari, hingga akhirnya seluruh personel ditarik mundur.

"Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," katanya.

Komnas HAM Minta Polri Usut Dugaan Kekerasan Unjuk Rasa di Yogyakarta

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri mengusut dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat di Yogyakarta pada 10 November 2026.

“Komnas HAM memberikan atensi serius terhadap dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih Kepolisian dalam merespon aksi penyampaian pendapat dan berkumpul di Yogyakarta pada 10 November 2026,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Kamis (12/11/2026), dikutip dari Antara.

Komnas HAM melakukan pemantauan sejak 11 November 2026 berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, Komnas HAM menerima laporan dugaan tindakan represif aparat yang berujung pada penangkapan 154 orang, termasuk 12 anak. Komnas HAM juga menerima informasi mengenai pengepungan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada malam 10 November hingga dini hari.

Dalam kronologi yang disampaikan Polda DIY, aksi berlangsung di sejumlah lokasi, antara lain Kantor Gubernur, DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer. Aksi awalnya berlangsung damai hingga sekitar pukul 18.00 WIB, sebelum berlanjut ke kawasan Tugu Yogyakarta.

Sekitar pukul 20.07 WIB, kelompok yang belum diketahui identitasnya dilaporkan melakukan tindakan anarkis di luar gedung DPRD dengan melempar batu, petasan, dan bom molotov ke arah petugas. Aparat gabungan kemudian menembakkan gas air mata dan mendorong massa ke arah utara hingga kawasan bundaran UGM.

Komnas HAM menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Jaminan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur hak berkumpul untuk maksud damai serta menyampaikan pendapat di muka umum.

Selain itu, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadi landasan pelaksanaan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi.

Namun, pembatasan terhadap hak tersebut harus mengacu pada Pasal 28J UUD 1945, yakni ditetapkan berdasarkan undang-undang untuk menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis.

Dalam konteks pengamanan aksi, Komnas HAM juga menekankan penerapan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan tersebut menjadi pedoman bagi kepolisian agar penggunaan kekuatan dalam menjalankan tugas tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

Komnas HAM meminta Kapolri mengusut aparat yang terbukti melakukan kekerasan atau menggunakan kekuatan secara berlebihan, termasuk dugaan tindakan memasuki kawasan kampus UGM. Kepolisian juga diminta memastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional dan sesuai prinsip HAM.

Komnas HAM turut meminta pembebasan peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai, pemberian bantuan hukum, serta evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan demonstrasi.

Lembaga tersebut juga meminta Kapolri dan Panglima TNI memastikan aparat bertindak profesional dan akuntabel, menghormati HAM, serta menjaga supremasi sipil. Masyarakat diimbau menyampaikan pendapat secara damai dan tidak melakukan tindakan kekerasan.