PKS Dorong BPK Audit Program Makan Bergizi Gratis

IVOOX.id – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Pertai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) Mulyanto, mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu menurutnya perlu dilakukan, karena meski program unggulan MBG memiliki niat dan tujuan yang baik, pengawasan yang kuat tetap diperlukan, terutama terkait pengelolaan anggaran negara.

"Selain memastikan kualitas, keamanan, dan kesehatan makanan yang dibagikan kepada masyarakat, pemerintah juga harus memberi perhatian serius pada aspek penggunaan dana publik," kata Mulyanto dalam siaran pers, Sabtu (3/1/2025).

Sebab, kata Mulyanto, MBG merupakan program nasional yang menyerap anggaran sangat besar dari APBN. Program MBG juga kebijakan strategis negara yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan transparan.

"Tanpa membuka celah antara kepentingan publik dan kepentingan politik," kata Mulyanto.

Mulyanto juga menyoroti sejumlah laporan yang belakangan muncul dari masyarakat sipil. Laporan tersebut, kata dia, mengindikasikan adanya keterlibatan tokoh politik, oknum partai, maupun pihak-pihak yang memiliki afiliasi politik dalam pelaksanaan program MBG.

“Kondisi ini tentu memprihatinkan dan tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah perlu mencermatinya secara serius,” ujar Mulyanto.

Mulyanto menekankan bahwa prinsip kehati-hatian harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan MBG. Ia mengingatkan, setiap program berskala nasional yang didanai APBN wajib terbebas dari konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

"Keterlibatan legislator, pengurus partai, atau aktor politik sebagai pelaksana, pengelola, atau penerima manfaat langsung program tersebut sebagai tindakan yang tidak etis," ujar Mulyanto.

Menurut Mulyanto, praktik semacam itu berpotensi mencampuradukkan fungsi eksekutif, fungsi pengawasan, dan kepentingan politik. Maka kemudian, jika dibiarkan, MBG bisa kehilangan legitimasi di mata publik dan justru dipersepsikan sebagai alat konsolidasi kekuasaan atau distribusi rente, bukan sebagai instrumen keadilan sosial. 

"Ini tentu berbahaya bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan,” katanya.

Oleh karena itu, Mulyanto meminta pemerintah membuka secara transparan seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penunjukan mitra, struktur pengelola, pihak-pihak yang menerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan dan audit yang diterapkan. Ia juga mengimbau partai politik beserta para tokohnya untuk menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menjaga jarak dari proyek negara tersebut.

“MBG adalah kebijakan sosial strategis dengan niat yang mulia. Jika tercemar konflik kepentingan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara dan demokrasi,” ujarnya.

Selanjutnya, Mulyanto menegaskan, untuk menjaga martabat negara dan demokrasi yang sehat, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus dikawal secara ketat. Kemudian juga wajib diaudit secara independen, dan dijauhkan sepenuhnya dari praktik politik praktis.