Pilkada Serentak 2020, Kemkominfo Jaga Ruang Digital "Bersih"

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berkomitmen menjaga ruang digital yang sehat dan bersih lewat penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi (NKA) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

"Saya tentu menyambut dengan hati yang sangat gembira bahwa kementerian dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 didukung dengan ekosistemnya mempunyai komitmen, bahkan dituangkan secara tertulis melalui nota kesepakatan aksi untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 berlangsung secara sukses, termasuk kesuksesan untuk menjaga ruang digital yang sehat," ujar Johnny, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu.

Menurut Johnny transformasi digital yang terakseleratif sebagai dampak pandemi COVID-19, juga memberikan dampak dalam aspek politik.

"Secara khusus Pilkada 2020, dimana informatika dan telekomunikasi memainkan peran yang vital dan signifikan untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi dan sirkulasi demokrasi dalam kaitan penentuan pemimpin di daerah, gubernur, bupati dan walikota di 270 provinsi, kabupaten dan kota pada 9 Desember 2020," kata Johnny.

Aksi bersama

Menteri Kominfo menegaskan kecerdasan dan kemampuan bangsa menentukan kualitas demokrasi. Hal itu, menurut dia, akan lebih tampak jika memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara cerdas, termasuk aspek hilir telekomunikasi dan Informatika yaitu ruang digital atau konten internet.

"Kalau kita melihat urutannya maka first line of prevention atau garis pertama untuk menjaga ruang digital yang sehat dan bersih justru berada pada penyelenggara pemilu dan penegakan hukum," ujar dia.

"Kami tentu berharap kolaborasi dan kerja sama ini untuk memastikan first line of prevention atau menjaga di tingkat pertama itu harus sukses, sehingga the last line of prevention yang menjadi tugas akhir menjaga ruang digital di Kominfo menjadi lebih ringan," dia melanjutkan.

Menteri Johnny mengambil analogi irigasi untuk menggambarkan peran antarpihak dalam menjaga ruang digital agar sehat dan bersih.

First line of prevention dalam hal ini penyelenggara pemilu dan penegakan hukum, dia ibaratkan sebagai bendungan. Saat bendungan terjaga dengan baik, maka sawah akan teraliri dengan baik menghasilkan tumbuhan dan bisa panen dengan baik dan sukses.

Namun, dia melanjutkan, apabila tanggul bendungan jebol maka air bah akan mengaliri dan memorak-porandakan wilayah persawahan, dan akan mengalami kesulitan yang berujung pada kegagalan panen.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo berharap penyelenggara pemilu, penegakan hukum dan partisipan utama dari Pilkada dapat menjaga agar "bendungan" tersebut tidak jebol. Menurut dia, Kementerian Kominfo berada di "sawah" agar dapat membagi air rata mengaliri pesawahan.

"Jika ruang digital diisi dengan air bah hoaks, disinformasi maupun hate speech, tentu ruang digital menjadi kotor. Sebaliknya, apabila air bah bendungan atau disinformasi ini mengaliri sawah dan di sawah hanya dilengkapi dengan gayungan-gayungan saja, maka tentu sulit membersihkan sawah yang sudah diisi dengan air bah akibat jebolnya bendungan," kata Johnny.

Menteri Johnny menegaskan, lewat kerja sama antarpihak untuk menjaga TIK dengan baik akan menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan Pilkada.

"Saya kira analogi saya ini bisa dipahami, maksudnya sangat jelas bahwa di tingkat first line of prevention menjadi tugas kita bersama-sama untuk menjaga agar teknologi informasi dan komunikasi serta ruang digital kita digunakan dengan baik," ujar dia.

"Digunakan dengan benar dan bermanfaat bagi peningkatan dan kualitas demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang sukses seperti yang kita harapkan bersama," dia menambahkan.

Kolaborasi

Menteri Kominfo menegaskan akan menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki untuk secara disiplin dan penuh kewaspadaan mengambil bagian dan mengimplementasikan NKA bersama Bawaslu dan KPU.

"Agar bersama-sama sukses dalam sirkulasi demokrasi dalam rangka memilih eksekutif daerah melalui Pilkada tahun 2020 yang menjadi titik awal pembangunan daerah," kata dia, dikutip Antara.