Pigai Sebut Narasi Dirinya Terkait Kepala BGN dan Hukuman Mati Bagi Koruptor Adalah Hoaks

IVOOX.id – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menegaskan sejumlah informasi yang beredar di media sosial dan mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai merupakan informasi palsu atau hoaks. Narasi tersebut disebut tidak pernah disampaikan oleh Menteri HAM maupun menjadi bagian dari pernyataan resmi kementerian.

Belakangan, beredar beberapa unggahan di media sosial yang mencatut nama Natalius Pigai dan mengaitkannya dengan sejumlah isu, termasuk dugaan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) serta wacana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kementerian HAM memastikan seluruh narasi tersebut tidak berasal dari sumber resmi pemerintah.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang beredar dalam berbagai unggahan tersebut. Ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang beredar dalam unggahan-unggahan tersebut. Informasi itu adalah hoaks. Saya meminta masyarakat untuk tidak mempercayai dan tidak menyebarluaskan informasi yang tidak memiliki sumber yang jelas serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujar Pigai dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Kementerian HAM menyebut terdapat sejumlah akun media sosial yang diketahui menyebarluaskan narasi dengan mencatut nama Menteri HAM. Informasi tersebut kemudian beredar luas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sebagai respons terhadap maraknya penyebaran informasi yang tidak benar, Kementerian HAM mengingatkan masyarakat agar selalu melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi, terutama yang berkaitan dengan pejabat publik dan lembaga negara.

Menurut kementerian, verifikasi informasi menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dapat menyesatkan publik. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk merujuk pada kanal komunikasi resmi pemerintah ketika mencari informasi terkait kebijakan maupun pernyataan pejabat negara.

Kementerian HAM juga menekankan pentingnya menjaga ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menekan penyebaran hoaks yang semakin mudah beredar melalui berbagai platform media sosial.

Selain itu, kementerian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak membuat, menyebarkan, ataupun mempercayai informasi yang sumbernya tidak jelas dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap informasi resmi pemerintah sekaligus mencegah munculnya keresahan akibat penyebaran informasi palsu.