Pigai Minta Polisi Usut Dugaan Teror terhadap Influencer Pengkritik Penanganan Bencana Sumatra

IVOOX.id – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi maraknya dugaan teror yang dialami sejumlah influencer usai menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra. Pigai menegaskan bahwa setiap laporan atau dugaan teror harus disikapi secara serius dan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar di ruang publik.

“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (02/01/2026).

Pigai menyampaikan apresiasinya terhadap siapa pun, termasuk para influencer, yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk menyampaikan kritik. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam praktiknya, kritik yang disampaikan di ruang publik kerap bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu maupun institusi. Bahkan, menurut Pigai, tidak tertutup kemungkinan terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai bentuk playing victim untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan pengikut di media sosial.

Dalam konteks tersebut, Pigai menilai kehati-hatian sangat diperlukan agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ia menekankan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi surplus demokrasi, di mana kebebasan menyampaikan pikiran dan perasaan dijamin secara luas.

“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” katanya.

Meski demikian, Pigai mengingatkan para influencer agar tidak serta-merta mem-framing pemerintah sebagai pelaku teror. Menurutnya, hingga kini belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab tanpa melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.

Terkait penanganan bencana di Sumatra, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana. Ia menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan dua tahap utama dalam penanganan bencana, yakni tahap tanggap darurat dan tahap pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pemulihan masyarakat terdampak.

“Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.

Sebagai Menteri HAM, Pigai menolak keras segala bentuk framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa jika memang terdapat teror, maka pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah. Di sisi lain, Pigai memastikan pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer, dengan catatan kritik disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas semata.