Hal itu disampaikan Puan dalam Sidang Bersama DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut Puan di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, persaingan global, ekonomi digital, ekonomi disruptif, Indonesia perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap menghadapi tantangan ke depan. Termasuk kata dia penguatan pilar perekonomian nasional melalui program hilirisasi lainnya.

"Hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral, hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif," kata Puan.

Selain itu menurut Puan Indonesia juga perlu menyelesaikan permasalahan struktural dalam membangun kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja. Sehingga kata dia masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

"Pemerataan pembangunan di daerah harus dapat semakin cepat dilakukan, politik anggaran semakin diarahkan memperkuat kemampuan daerah dalam membangun. Tidak akan ada kemajuan Indonesia, tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif," katanya.

Ia juga mengingatkan negara untuk hadir dengan cepat dalam menanggapi masalah masyarakat sehingga tidak perlu menunggu viral terlebih dahulu untuk mendapatkan keadilan.

"Kehadiran negara jangan menunggu viral for justice. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," kata Puan.

Puan mengatakan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat makin membutuhkan kehadiran negara. Apabila negara terlambat atau tidak responsif membantu, rakyat akan mengambil inisiatif sendiri dengan memviralkan di media sosial seperti yang saat ini dikenal dengan sebutan no viral, no justice.

Oleh karena itu, dia meminta lembaga kekuasaan negara, yakni DPR RI, DPD RI, pemerintah pusat dan daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, TNI, dan Polri, untuk dapat menjalankan kekuasaan negara secara responsif dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan rakyat.

"Lembaga kekuasaan negara harus menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, dan rasa kepatutan dalam menangani setiap urusan rakyat sehingga rakyat merasakan kehadiran negara,” ucapnya.

Puan juga mengatakan bahwa Pemilu 2024 harus menjadi kritik dan autokritik proses demokrasi di Indonesia.

Terlepas dari apa pun hasilnya, ia mengatakan pesta demokrasi tersebut harus dicermati kembali untuk menjadi kritik yang membangun ke depan.

“Pengalaman demokrasi sudah panjang. Pemilu telah dilaksanakan berkali-kali, bahkan sebelum era reformasi, pemilu juga sudah dilaksanakan, dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur, dan adil?” kata dia.

Menurut Puan, pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya berdasarkan partisipasi rakyat dalam memilih, tetapi juga harus dinilai dari kebebasan rakyat dalam memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut.

Ia mengatakan dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa dan rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Dengan demikian, demokrasi sejatinya adalah memberi jalan agar kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara demi memberikan hidup sejahtera bagi rakyatnya.

Akan tetapi, kata Puan, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga nilai demokrasi di Indonesia.

“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucapnya.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan.

Pidato Presiden pada Sidang Paripurna DPR

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply