Pidato Prabowo Tentang RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan: Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

IVOOX.id – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai 6 persen secara tahunan (year on year/yoy), sebagaimana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.

“Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6 persen,” kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, di Jakarta, Jumat (14/8/2026) dikutip dari Antara.

Presiden Prabowo menyatakan, target pertumbuhan ini lebih tinggi dari target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen,” katanya.  

Pada 2027, pemerintah menargetkan belanja negara mencapai sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Di sisi lain, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dari rencana pembiayaan pada APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen PDB.

Kemudian, inflasi pada 2027 akan dijaga pada kisaran 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat (AS).

Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar AS per barel, lifting minyak ditargetkan 610.000 barel per hari, dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.

Selanjutnya, kemiskinan pada 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen, dibandingkan target APBN 2026 yang sebesar 6,5 sampai 7,5 persen. Hal ini didukung dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif.

Adapun tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen, dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026.

Selain itu, rasio gini ditargetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380, serta indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575.

Perekonomian Indonesia pada semester I-2026 tercatat tumbuh 5,45 persen secara tahunan (yoy).

Presiden Prabowo menyampaikan defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Juli 2026 meskipun penyerapan belanja negara tumbuh kuat.

Pemerintah mencatat pendapatan negara hingga akhir Juli 2026 tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara tumbuh 18,2 persen.

Pertumbuhan belanja negara tersebut diprioritaskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian nasional dengan tetap menjaga disiplin fiskal.

Berdasarkan data Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), realisasi pendapatan negara hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan.

Realisasi belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun atau tumbuh 17,8 persen secara tahunan, dengan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.298,6 triliun.

Pertumbuhan belanja pemerintah tersebut didorong sejumlah program strategis, antara lain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi energi.

Dalam sidang tersebut Presiden Prabowo =menyerahkan dokumen Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dokumen tersebut diserahkan setelah Prabowo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Jakarta.

Dokumen RUU APBN 2027 dikemas dalam peti berukir berbentuk map sebelum diserahkan Presiden kepada pimpinan DPR.

Setelah menerima dokumen tersebut, Puan melanjutkan prosesi dengan menyerahkan permintaan pertimbangan atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Rangkaian prosesi diakhiri dengan penandatanganan berita acara penyampaian RUU APBN 2027 oleh Presiden dan Ketua DPR RI.

Puan dan Sultan juga menandatangani permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.

Pidato Presiden Mengenai RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan

Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di Majelis yang terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya sepuluh langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia.

Pertama, kita akan memperbaiki seluruh Puskesmas di Indonesia.

Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit.

Di sanalah ibu memeriksakan kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, dan penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat.

Mulai tahun 2027, Pemerintah akan merenovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap Puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar Rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil atau terluar akan mendapat lebih.

Selain itu kita juga akan merenovasi atau membangun 514 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030.

Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan rumput, lapangan pasir, di pinggir sungai. Supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi ketika sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena menempuh perjalanan 7-9 jam karena tidak ada jalanan baik, tidak ada jembatan bagus. Artinya ada banyak ibu yang meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif, ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras yang menghadapi bencana.

Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah.

Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih, yang mampu menyelamatkan rakyat.

Sebagai langkah awal, kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 dari 66 rumah sakit umum daerah yang kita bangun sejak 2025 telah beroperasi.

Kita telah membawa alat pemeriksaan jantung, CT Scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita juga di setiap gerai koperasi merah putih ada klinik di mana rakyat mendapatkan kesehatan layanan.

Tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang baik.

RSUD tersebut akan diperkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi: kanker, jantung, stroke, dan ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar.

Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah laporkan ke Majelis ini, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum, dan dokter spesialis kita.

Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 Kabupaten / Kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. 481 Kabupaten / Kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Bila perlu kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktik di sini untuk waktu yang terbatas. karena kalau kita menunggu lulusan 187 ribu dokter gigi mungkin kita harus nunggu empat presiden sesudah saya. Rakyat kita menuntut dan berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus beranin berpikir inovatif.

Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak Indonesia belajar di sekolah yang aman dan bermartabat.

Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depannya. Tetapi masih ada anak yang belajar dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, dan ruang kelas yang tidak aman.

Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028, dan harus selesai paling lambat tahun 2029.

Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun.

Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, dan layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak.

Selain itu, semua ruang kelas juga akan dilengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026 ini, semua sekolah akan menerima tambahan 3 IFP. Karena tahun lalu sudah terima 1, artinya akhir tahun ini semua sekolah yang punya 4 ruang atau lebih akan punya 4 IFP.

IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan ada long distance learning. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta untuk semua ruang kelas di Indonesia.

Untuk memperkuat lompatan kita di bidang pendidikan, Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Itu adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita, pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang memiliki kemampuan ke sekolah swasta yang hebat, tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita di sekolah gratis.

Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita sudah membahas dengan OJK, bahwa kita akan segera memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya.

Tetapi terlalu sering harga kekayaan yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru ditentukan diluar negeri, di negara lain, di bursa komoditas luar negeri, dengan acuan yang tidak kita bentuk sendiri. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masak mereka menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana belajar ilmu ekonomi seperti ini. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya.

Saya bertanya kepada wakil rakyat, mau teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batiknya mau dijual. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya meminta dukungan DPR untuk kita mengubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. kalau tidak mau membayar harga kita, nggak usah kita beli. Lebih baik komoditas nikel itu, timah itu, emas itu, biar di tanah untuk anak cucu kita.

Batubara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita biar kita minum sendiri. Tapi tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar, kalau harga telur tinggi itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting bursa ada di republik Indonesia. Kita segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah OJK. Rencana kita OJK bekerja dengan baik.

Rencana kita dengan dukungan DPR 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas DPR RI dan diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya terima kasih hubungan sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini berarti bukan tidak ada demokrasi. Kita harus kerja cepet demi rakyat kita. Dan ini sudah dikerjakan oleh DPR RI. Dan terima kasih khusus untuk PDIP. Sebenarnya ini bukan Prabowonomic, ini Marhaen ini.

Kita menjual komoditasnya. Negara lain menentukan harganya. Kita menanggung biaya produksinya, pusat keuangan di luar negeri menikmati sebagian besar nilai transaksinya dan menyimpan keuntungannya. Padahal mereka tidak punya komoditas tersebut.

Keadaan ini harus berani kita ubah. Karena itu, Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027.

Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia.

Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya untuk membangun bursa yang kredibel, OJK juga telah melakukan reformasi dalam sejarah saham bursa kita.

Mereka yang melanggar aturan bursa akan diberi sanksi. Kita akan melanjutkan pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal, demutualisasi akan membawa pasar modal kita menjadi yang terbaik di dunia. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, menambah ekuitas agar bisa menambah dampak usahanya.

Indonesia berhenti menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain.

Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia.

Kelima, kita akan percepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara.

BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik. Sebagian belum menghasilkan manfaat yang sebanding dengan nilainya.

Sebagaimana saya laporkan ke Majelis ini tadi pagi, kita telah tutup 290 BUMN yang tidak produktif. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif.

Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi.

Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara.

Kita harus belajar dari India. India menjalankan National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, kepemilikan tetap berada pada negara, dan modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau bandara, kalau ada airport yang kurang dioperasikan, kita bisa membuka swasta untuk mengoperasikan itu. Kalau mereka bisa efisien, efektif dan kreatif, kenapa tidak? Sekarang ada integrasi hotel dan bandara. Kalau dioperasikan secara diintegrasikan ini bisa menambah pemasukan kita. Itu akan kita rintis.

Keenam, kita telah mulai dan akan bangun 100.000 Mega Watt, atau 100 Giga Watt Energi Surya.

Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya.

Tahun ini, kita akan bangun 30 Giga Watt pembangkit listrik tenaga surya dan hentikan 13 Giga Watt pembangkit listrik tenaga diesel.

Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau kita terus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya tidak efektif.

Dengan PLTS kita juga bisa bangun kemandirian energi tingkat desa. Idealnya, setiap desa ada PLTS 1 Mega Watt. Kalau desa itu mau siapkan lahan, yakin mereka bisa dapat PLTS 1 Mega Watt.

Menko Perekonomian menghitung, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara akan hemat setidaknya 73,9 triliun Rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita.

Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Tidak masuk akal kapal-kapal

Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi PFII di Jakarta, dan juga di Bali.

PFII ini akan menjadi wajah baru Jakarta dan Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.

Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII.

Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat diadopsi.

Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi.

PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif.

Pada saat yang sama, aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap ditegakkan.

Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia.

Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai.

Kedelapan, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF.

Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang.

DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi bangsa, tetapi belum dapat dibiayai dengan investasi komersial jangka pendek.

Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional pada proyek mobil nasional, proyek motor nasional, proyek Giant Sea Wall, dan proyek-proyek transformasional lain yang dibutuhkan bangsa.

Sebagai contoh pada proyek mobil nasional. Kita rencanakan mobil nasional kita produksi akhir 2028, fasilitas kita di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita luncurkan, ekosistem motor nasional sudah bekerja, dua sawasta besar sudah bekerja, dua BUMN kita juga bekerja.

Kita harus belajar dari Belanda. Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant Sea Wall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda.

Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura. Selain itu, Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus jadi infrastruktur air bersih, jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan trobosan-trobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk Giant Sea Wall ini.

Mungkin akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita menyelesaikan pembangunan Giant Sea Wall, tapi kita harus mulai. Ini waktu yang lama, saya tidak tahu presiden ke berapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden kedelapan yang akan memulai. Pembangunan ini kita bagi ke 15 segmen, dari Banten sampai Gresik dan jika dilaksanakan serentak sesungguhnya berkurang 20 tahun. Ini menyangkut hajat hidup dengan masyarakat kita di Pantura. Dan kita harus ingat industri kita ada di pantura.

Kesembilan, kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat.

Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional.

Selain itu, hari ini kita umumkan, kita akan berikan insentif untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh pengusaha Indonesia.

Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya.

Insentif ini adalah investasi untuk menjadikan rakyat Indonesia pasar pertama bagi karya anak Indonesia.

Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus: penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi, dan pekerjaan bagi anak bangsa.

Kesepuluh, hari ini kita umumkan kebijakan dwi-kewarganegaraan bagi talenta istimewa Indonesia.

Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet terutama pemain bola, dan profesional kelas dunia.

Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri.

Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan untuk berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air.

Hari ini Pemerintah akan mengajukan kepada sidang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi warga negara Indonesia yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional.

Kebijakan ini akan dirancang selektif dan terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Seluruh kebijakan yang kami putuskan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia.

Renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan 441 RSUD, dan perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat.

Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan harga. Optimalisasi aset BUMN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia Financial Center atau PFII akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi.

Subsidi motor listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik diaspora kita.

Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian, dan nyata dalam kehidupan rakyat.

Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda ini bersama-sama.

Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaatnya. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi.

Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban.

Untuk itu, saya juga mengajak kita semua untuk terus menerus koreksi diri dan terus menerus lebih disiplin.

Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat. Mengabdi kepada bangsa. Memberikan solusi pada kesulitan-kesulitan rakyat.

Tugas Pemerintah yang paling utama adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman bahaya. Ancaman kemiskinan. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja. Dan berbagai ancaman lainnya.

Pemerintah di semua tingkatan harus hilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, dan mark up. Penggelembungan lebih dari 3% menurut saya sudah masuk ke penipuan.

Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng saja, dan saya harap di tingkatan provinsi, dan kabupaten kota, jangan ada anggaran untuk ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada upacara upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Demikian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara konstruktif, terbuka, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Sekali merdeka, tetap merdeka! Sekali berdaulat, harus berdaulat selamanya!

Merdeka!

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.