Pidato Pengantar APBN 2026, Prabowo Sebut Percepatan Proyek Hilirisasi, Anggaran Pendidikan, hiingga Ketahanan Energi

IVOOX.id – Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025, menyinggung rencana pemerintah yang disiapkan tahun depan. Mulai dari percepatan proyek hilirisasi, soal anggaran pendidikan, hingga ketahanan energi. 

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan pemerintah mempercepat berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 38 miliar dolar AS pada 2026.

"Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat," kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), dikutip dari Antara.

Kepala Negara menyampaikan proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan (EBT).

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan upaya percepatan investasi dan perdagangan global ini tidak lepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai katalis, serta kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan pihak swasta.

"Kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi," ujar dia.

Melalui Danantara Indonesia, lanjut dia, negara mampu memperkuat investasi produktif, dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

"Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan, didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global," kata Prabowo.

Di pidatonya, Prabowo mengatakan alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2026 sebesar Rp 757,8 triliun yang disebut terbesar sepanjang sejarah NKRI.

“Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” katanya.

Prabowo mewanti-wanti agar anggaran di sektor pendidikan itu harus diawasi agar tepat sasaran, seiring pemerintah meningkatkan kualitas guru hingga memperkuat pendidikan vokasi yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja.

Selan itu, ia mengatakan pemerintah menyiapkan beasiswa bagi para pelajar melalui program Indonesia Pintar pada 2026 untuk 21,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 1,2 juta mahasiswa.

“(Adapun) peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun,” kata Presiden.

Prabowo mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp178,7 triliun untuk gaji dan penguatan kompetensi bagi guru dan dosen pada tahun 2026.

“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun,” kata Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara mengatakan pemerintah juga mempersiapkan anggaran untuk tunjangan profesi bagi guru aparatur sipil negara (ASN) dan guru non-ASN tahun depan.

“Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan dirinya menargetkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat membiayai 4.000 mahasiswa melalui beasiswa pada tahun 2026.

“Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi biaya siswa sebanyak 4.000 mahasiswa,” kata Prabowo.

Prabowo menilai upaya ini penting demi mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi secara internasional.

“Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global,” ujar dia.

Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan bahwa negara harus mampu mengejar ketertinggalan di berbagai bidang agar sumber daya manusia (SDM) unggul dapat tercipta di Indonesia.

“Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics,” kata Presiden Prabowo.

Anggaran untuk Ketahanan Pangan hingga Ketahanan Energi

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut pemerintah menganggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk program-program ketahanan pangan, termasuk anggaran untuk Bulog, mencapai Rp164,4 triliun.

"Pada RAPBN 2026 akan dialokasikan Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), dikutip dari Antara.

Presiden kemudian menjelaskan Bulog, yang saat ini berbentuk BUMN, akan diperkuat fungsinya.

"Bulog, kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah telah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya, produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini," ujar Presiden Prabowo.

Dalam pidato yang sama, Presiden juga menyebutkan anggaran yang dialokasikan untuk lumbung pangan dan cadangan pangan sebesar Rp53,3 triliun, kemudian subsidi pupuk pada tahun 2026 sebesar Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

"Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah. Juga, kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah," sambung Presiden.

Dalam RAPBN 2026, Presiden menekankan anggaran dialokasikan utamanya untuk membiayai delapan agenda prioritas pemerintah, di antaranya bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi.

Prabowo mengatakan pemerintah memberikan dukungan fiskal sebesar Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi pada tahun 2026.

“Secara keseluruhan, pada tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah disebut akan memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa dengan meningkatkan produksi minyak maupun gas, menjaga harga energi, serta mempercepat transisi menuju energi bersih.

Subsidi energi yang diberikan juga akan dibuat secara adil dan tepat sasaran, bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu.

Presiden menggarisbawahi energi baru terbarukan (EBT) yang perlu digenjot dengan membangun pembangkit dari surya, hidro, panas bumi, hingga bioenergi.

“Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai,” ujar Prabowo.

Dia juga ingin mempercepat target emisi nol bersih pada tahun 2060 atau jauh lebih cepat, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

“Berbagai dukungan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa,” kata Presiden.

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Jumat siang.

Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.