Pidato Megawati di Kongres ke-6 PDIP, dari Soal Oposisi Hingga KPK

IVOOX.id – Pidato politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di penutupan Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025, menyinggung sejumlah isu. Di depan sekitar 3.200 kader PDIP, ia berbicara soal oposisi, hingga KPK. 

Megawati misanya menyinggung peran PDIP memastikan pembangunan berada dalam rel konstitusi.

"Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," kata Megawati, saat berpidato politik dalam penutupan Kongres Ke-6 PDIP dikutip dari Antara, Sabtu (2/8/2025).

Dia mengatakan hal tersebut merupakan sikap partai yang telah diputuskan di dalam Kongres Ke-6 PDIP. Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, katanya, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer. Menurut dia, hal itu masih sering terjadi kesalahpahaman.

“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” kata dia.

PDIP, kata dia, adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.

"Konstitusi itu yang paling tinggi,” kata Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu.

Saat membuka pidato politiknya, Megawati menyinggung soal ancaman wacana penutupan Selat Hormuz, Timur Tengah.

Dia mengatakan bahwa para kader PDIP mesti pintar dan tidak berpikiran pendek terkait masalah global. Karena, kata dia, masalah di wilayah lain juga bisa berdampak pada Indonesia.

"Karena kalau Selat Hormuz ditutup, itu kita kena dampaknya, harga minyak bisa naik," kata Megawati.

Menurut dia, kondisi di Timur Tengah masih mengkhawatirkan, setelah dia mengamati adanya gempuran oleh Israel terhadap Iran.

Dia mengatakan bahwa kader PDIP perlu memahami cara berpolitik Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno, di mana sosok tersebut keluar masuk penjara, hingga seolah-olah dibuang karena politik.

Menurut dia, Bung Karno berpolitik karena memiliki ide dan idealisme agar Bangsa Indonesia bisa menjadi negara merdeka dan berdaulat.

Di pidatonya tersebut, Megawati meminta agar kader yang tidak setia untuk mundur dari keanggotaan partai.

Jika seluruh kader itu memberikan mandat kepada dirinya untuk menjadi ketua umum, maka dia meminta para kader PDIP untuk berjanji kepada diri sendiri untuk selalu patuh terhadap instruksinya.

"Selalu jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan, kalau tidak siap, sekali lagi ya lebih baik mundur secara ksatria," kata Megawati.

Jangan sampai, kata dia, PDIP justru dijadikan sebagai tempat untuk berlindung dari kesalahan-kesalahan. Apalagi, partai tersebut malah dijadikan ajang untuk mencari kekuasaan dan kekayaan pribadi.

"Jangan diabaikan, ingat, musuh kita bukan hanya kekuatan dari luar, seperti yang tadi saya bayangkan, kondisi global," kata Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu.

Dia mengatakan bahwa mandat yang diberikan kepada dirinya akan diterima dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan dengan kebahagiaan. Menurut dia, kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum PDIP bukan suatu pujian, melainkan menjadi beban.

"Saya bukan ketua umum yang untuk, dilayani saya adalah ketua umum supaya saya selalu dipercaya menjaga api ideologi agar tidak padam," kata dia.

Megawati juga menyinggung soal kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini karena Presiden Prabowo Subianto sampai harus turun tangan.

Dia tidak menyebutkan secara rinci maksudnya itu, tetapi hal itu disampaikan setelah dia menyebut bahwa Hasto adalah salah satu contoh orang yang mendapatkan perlakuan tidak adil.

Adapun Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti yang disetujui oleh DPR RI, untuk membebaskan Hasto . Sebelumnya, Hasto merupakan terdakwa kasus perintangan penyidikan dan suap yang dituntut oleh KPK dan telah divonis 3,5 tahun penjara oleh pengadilan.

"Saya merasa aneh loh, masa urusan begini saja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan," kata Megawati .

Dia mengaku mengetahui lika-liku terkait KPK karena pernah menjadi Presiden. Di samping itu, dia merupakan sosok Presiden yang mendirikan lembaga anti rasuah tersebut.

Menurut dia, keadilan hakiki harus diterapkan dengan tegak lurus.

"Apakah kalian tidak punya anak-anak? Tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana, di mana kalian mencari keadilan yang hakiki?" kata Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.