“Kami akan prioritaskan mobil-mobil merek nasional," kata Agus, usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Jakarta, Kamis (30/7/2026), dikutip dari Antara.

Namun, saat ditanya lebih lanjut, Agus tidak menjelaskan apakah insentif tersebut juga akan diberikan kepada produsen kendaraan listrik yang sudah beroperasi di Indonesia.

Pemerintah juga belum merinci sejumlah aspek kebijakan tersebut, termasuk definisi "mobil merek nasional", apakah merujuk pada merek yang dimiliki perusahaan Indonesia atau juga mencakup kendaraan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi yang diproduksi di Indonesia.

Pemerintah juga belum memastikan apakah insentif hanya akan diberikan kepada mobil merek nasional atau tetap mencakup merek asing yang berproduksi di Indonesia, serta kapan skema insentif tersebut akan diumumkan.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pemerintah memasukkan pengembangan mobil dan motor nasional sebagai salah satu Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada agenda hilirisasi dan industrialisasi.

Dalam dokumen yang diakses pada 30 Juli 2026 itu dijelaskan pengembangan mobil nasional ditujukan untuk memperkuat kemandirian industri otomotif, meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur, memperkuat rantai pasok domestik, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

Program itu, juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor kendaraan melalui peningkatan kandungan lokal sekaligus memperbaiki neraca perdagangan.

Meski demikian, pemerintah menilai tantangan yang masih perlu diatasi meliputi pencapaian skala produksi yang efisien, efektivitas alih teknologi, serta peningkatan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

Sebagai bagian dari pengembangan ekosistem mobil nasional, pemerintah merencanakan pembangunan kawasan industri khusus mobil nasional seluas sekitar 412 hektare di Subang, Jawa Barat.

Pada 2026, proyek tersebut telah memasuki tahap pre-feasibility study dan pradesain prototipe.

Dokumen KEM-PPKF 2027 juga menyebutkan pendanaan proyek mobil nasional dalam jangka menengah diharapkan berasal dari Danantara dan sektor swasta, dengan dukungan lintas kementerian dalam pengembangan ekosistem industrinya.

Selain mobil nasional, pemerintah juga mengembangkan program motor nasional berbasis listrik yang difokuskan untuk memperkuat kemandirian industri otomotif dan kebutuhan operasional negara.

Proyek ini berfokus pada pengembangan dan produksi kendaraan operasional roda dua listrik untuk kebutuhan taktis, dengan PT LEN sebagai pelaksana utama lintas kementerian.

“Hingga April 2026, proyek telah mencapai distribusi 3.000 unit secara nasional, dengan fase 1 selesai dan fase 2 dalam tahap akhir kontrak,” kata dokumen tersebut, dikutip dari Antara.

Pemerintah menilai program motor nasional berpotensi mendorong substitusi impor, meningkatkan kandungan lokal dan rantai pasok industri kendaraan listrik, serta memperkuat kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Petani Kopra di Pulau Meti Halmahera Utara

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply