Pesan Megawati Jelang Pilkada, Pilih Pemimpin Terbaik dan Jaga Kebebasan Memilih | IVoox Indonesia

June 9, 2025

Pesan Megawati Jelang Pilkada, Pilih Pemimpin Terbaik dan Jaga Kebebasan Memilih

antarafoto-keterangan-pers-pdi-perjuangan-terkait-pilkada-2024-1732109573
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi jajaran pengurus partai dan kader menyapaikan keterangan pers terkait Pilkada 2024 di Jakarta, Rabu (20/11/2024). Dalam kesempatan tersebut Hasto turut memutar tayangan video Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri yang meminta kepada para aparatur negara untuk tetap bersikap netral serta mengingaktkan tidak boleh ada kekuatan mana pun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih dalam Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

IVOOX.id – Jelang pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November mendatang, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan bahwa Pilkada merupakan kesempatan untuk menentukan pemimpin yang berkualitas, memiliki rekam jejak prestasi, dan bertanggung jawab untuk masa depan bangsa.  

Megawati menegaskan bahwa dalam konstitusi, setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Hak tersebut mencakup kebebasan memilih secara merdeka, tanpa tekanan atau intimidasi. "Pergunakanlah hak pilih tersebut secara merdeka, bebas, dan berdaulat," ujar Megawati dalam video yang ditayangkan di Kantor DPP PDIP di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Ia juga menyerukan netralitas dari seluruh aparatur negara, termasuk penjabat kepala daerah, TNI, Polri, ASN, camat, hingga kepala desa. Menurutnya, mereka tidak boleh berpihak kepada salah satu kandidat atau partai tertentu. "Kepada seluruh aparatur negara, saya serukan untuk bersikap netral dan tidak berpihak," katanya. 

Megawati menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat sanksi hukum terhadap aparatur yang tidak netral. Berdasarkan Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024, aparatur negara yang melanggar dapat dikenakan hukuman pidana dengan penjara minimal satu bulan hingga enam bulan atau denda antara Rp600.000 hingga Rp6 juta. 

"Dengan landasan hukum tersebut, rakyat tidak perlu ragu atau takut menghadapi intimidasi. Siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat," ujar Megawati. 

Sebagai penutup, Megawati mengingatkan bahwa Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjaga kedaulatan demokrasi. Ia mendorong rakyat untuk bijak dalam menentukan pilihan demi lima tahun ke depan.

0 comments

    Leave a Reply