“Pertumbuhan diproyeksikan mencapai rata-rata 4,8 persen hingga 2027, tetapi ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan dapat memengaruhi investasi dan pertumbuhan,” kata Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook dikutip dari Antara, Minggu (27/4/2025).

Menurut Bank Dunia bahwa pertumbuhan Indonesia tetap tangguh, kemiskinan dan pengangguran menurun, tetapi penciptaan lapangan kerja kelas menengah tertinggal. Ketidakpastian kebijakan global dan domestik memicu arus keluar portofolio, yang menekan rupiah.

Oleh karena itu, reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.

Indonesia mencapai status negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023 dan menargetkan status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Guna mencapai tujuan itu, Indonesia harus mempercepat pertumbuhannya hingga setidaknya 6 persen.

Pemerintah menargetkan 8 persen pada 2029 melalui investasi yang lebih tinggi.

Sementara permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko “overheating” berlebihan.

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengungkapkan ketidakpastian atas kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas akan memengaruhi persyaratan perdagangan Indonesia dan kepercayaan investor.

Meskipun sulit untuk mengukur dampak penuh dari langkah-langkah terkini karena pergeseran kebijakan mungkin terus terjadi, pertumbuhan diproyeksikan akan melambat menjadi rata-rata 4,8 persen selama 2025-2027.

Stimulus permintaan yang diumumkan ditambah dengan reformasi yang direncanakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dapat mengimbangi dampak itu.

Pembentukan modal diharapkan meningkat secara bertahap karena investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terwujud.

Pertumbuhan konsumsi swasta akan tetap tangguh, dengan sedikit moderasi karena kurangnya lapangan kerja berkualitas.

Adanya permintaan yang berkelanjutan, tingkat kemiskinan, yang diukur pada garis negara berpenghasilan menengah ke bawah (LMIC), diproyeksikan turun menjadi 11,5 persen pada 2027.

Kesenjangan output yang positif akan memicu inflasi, yang diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia.

Belanja diproyeksikan untuk mengakomodasi program-program prioritas baru, meningkatkan defisit fiskal menjadi 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Belanja akan beralih lebih jauh ke pengeluaran sosial, termasuk Program Makanan Bergizi yang baru. Utang akan stabil pada sekitar 41 persen dari PDB, dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi mendorong pembayaran bunga menjadi 19 persen dari total pendapatan.

Di tengah kondisi keuangan global yang terbatas dan langkah-langkah kebijakan perdagangan, defisit transaksi berjalan diproyeksikan akan melebar hingga 1,7 persen dari PDB pada 2027 di bawah tingkat sebelum pandemi.

Penanaman modal asing langsung akan tetap menjadi sumber utama pendanaan eksternal, yang sebagian besar diarahkan pada hilirisasi industri, tetapi akan meningkat secara bertahap seiring berjalan waktu karena investor asing mencari stabilitas kebijakan yang lebih baik.

"Risiko terhadap prospek cenderung menurun. Ketidakpastian kebijakan perdagangan, harga komoditas yang lebih lemah, dan ketidakpastian kebijakan domestik dapat menimbulkan tantangan bagi pertumbuhan," ungkap Bank Dunia.

Persis Solo Menang Atas Persita Tangerang

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply