Perkuat Pembangunan HAM, KemenHAM Bentuk Kanwil di 20 Provinsi

IVOOX.id – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membentuk 20 Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) di berbagai provinsi. Keputusan ini tertuang dalam surat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dikeluarkan pada 17 Februari 2025.  

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyambut baik keputusan ini dan menilai langkah tersebut sebagai strategi penting untuk memperluas jangkauan pelayanan HAM di seluruh Indonesia. Dengan adanya 20 kantor wilayah baru ini, struktur organisasi dan tata kerja Kementerian HAM telah rampung 100 persen dari tingkat pusat hingga daerah.  

"Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden melalui Kementerian PANRB atas persetujuan ini. Ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun HAM secara menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Pigai dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id, Rabu (19/2/2025).  

Selain memperluas cakupan layanan HAM, pembentukan kantor-kantor wilayah ini juga didukung oleh pedoman kriteria yang memastikan setiap wilayah mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.  

Ke depan, KemenHAM akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengisi kebutuhan pegawai di kantor-kantor wilayah baru. Sementara itu, anggaran operasional bagi kantor-kantor tersebut akan dioptimalkan dari sumber daya yang telah tersedia di Kementerian HAM.  

Adapun 20 provinsi yang akan memiliki Kantor Wilayah KemenHAM baru meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.  

Dengan adanya kantor-kantor wilayah ini, diharapkan pemerintah dapat lebih cepat merespons berbagai isu HAM di daerah serta meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat secara lebih merata.