Peringatan Hari Konstitusi, Wapres: Konstitusi Harus jadi Pedoman dalam Menjalankan Pemerintahan

IVOOX.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan kehadiran konstitusi harus dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak warga negara.

"Konstitusi adalah hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga nilai-nilai hukum, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan dalam berdemokrasi," kata Wapres dalam sambutannya pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-79 MPR RI dikutip dari Antara, Minggu (18/8/2024).

Ma’ruf mengatakan hari konstitusi yang diperingati setiap tahun menjadi momen penghormatan setinggi-tingginya pada para pendiri bangsa atau the founding fathers yang telah merumuskan dasar-dasar konstitusi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perjalanan sebuah bangsa, lanjutnya, kita telah melewati berbagai ujian dalam berkonstitusi, ujian kepatuhan, dan ketaatan dalam berkonstitusi.

"Oleh karena itu, ke depan kita wajib menjaga ketahanan berkonstitusi sekaligus memastikan agar konstitusi kita tetap responsif menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi," ujar Ma’ruf.

Ia juga menekankan bahwa konstitusi harus mampu menjawab tantangan masa depan, menjadi jembatan antara cita-cita dan realitas serta jembatan antara harapan dan kenyataan.

"Konstitusi juga harus menciptakan arah baru dengan semangat inovasi keadilan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi seluruh elemen masyarakat," katanya.

Dalam sambutannya, Ma’ruf juga mengatakan bahwa kita patut bersyukur pelaksanaan Pemilu 2024 telah terselenggara dengan baik. Selanjutnya, akan dilaksanakan Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

"Saya berpesan pada kita semua agar dapat membantu kesuksesan pilkada serentak di wilayahnya masing-masing, junjung tinggi konstitusi dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini dengan terus menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mencegah dan menindak tegas praktik kecurangan serta mengedepankan kestabilan dan keamanan," sebut Wapres.

Sementara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan bahwa Hari Konstitusi yang diperingati pada Minggu ini perlu menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali praktik ketatanegaraan.

Dia merasa sudah saatnya konstitusi kembali direnungkan pasca 26 tahun Reformasi. Karena menurutnya kehidupan bernegara tidak mungkin terhenti dalam satu titik saja.

"Konstitusi jangan hanya dimaknai membangun dokumen hukum saja, karena sejatinya dia mengandung pandangan hidup, cita-cita, falsafah nilai-nilai luhur bangsa yang akan bermakna ketika membumi dalam ruang realita," kata Bamsoet dalam kegiatan Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Minggu (18/8/2024), dikutip dari Antara.

Sepanjang berdirinya Republik Indonesia, menurutnya dasar negara telah melalui beberapa kali perubahan, mulai dari pemberlakuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UUD Negara Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara, UUD 1945 Dekrit Presiden 5 Juli 1958, hingga UUD Negara Republik Indonesia yang sudah diamandemen pada 1999-2002.

Dia mengatakan setiap periodisasi pemerintah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Tantangan itu, kata dia, bisa lahir dari bidang sosial, politik, ekonomi, kemajuan teknologi, hingga perbedaan cara pandang masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman.

Mantan Ketua DPR RI itu pun mencontohkan bahwa Amerika Serikat sudah mengamandemen terhadap konstitusinya sebanyak 27 kali, dan India juga telah mengamandemen konstitusinya lebih banyak dari Amerika Serikat.

Dia mengatakan bahwa MPR pun sejauh ini telah meraup berbagai aspirasi dari sejumlah tokoh bangsa. Menurutnya banyak yang berpendapat bahwa demokrasi Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan.

"Kita berpotensi kehilangan arah, kita mengalami disorientasi dalam mengartikan demokrasi kita ke depan," kata dia.

Pada hakekatnya sedemokratis apapun pemerintahan, menurutnya tidak akan menemui titik kesempurnaan. Namun serumit apapun tantangan yang akan dihadapi, menurutnya bangsa Indonesia tidak boleh lepas dari pilar-pilarnya yaitu Pancasila, UUD, hingga semangat Bhinneka Tunggal Ika.