Syaikhu menyatakan bahwa PKS tidak mempersoalkan penolakan tersebut dan menegaskan bahwa partainya memiliki pengalaman yang cukup dalam hal berada di dalam maupun di luar pemerintahan yang sedang berkuasa.

"Bagi kami, tidak masalah, apakah berada di luar atau di dalam. Kami punya pengalaman tersendiri," kata Syaikhu di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Selasa (30/4/2024).

Syaikhu menegaskan bahwa hingga saat ini, sikap politik PKS ke depan belum ditentukan apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau tetap menjadi oposisi. Keputusan tersebut akan ditentukan oleh Majelis Syura, badan tertinggi dalam PKS.

"Kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam politik atau oposisi sekali lagi, ini dalam ranah Majelis Syura atau badan pekerja Majelis Syura," jelas Syaikhu. "Saya sebagai presiden PKS akan melaksanakan apa pun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syura."

Meskipun terjadi penolakan dari Partai Gelora, Syaikhu mengungkapkan bahwa PKS telah menjalin komunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Namun, dia menolak untuk berspekulasi lebih lanjut apakah komunikasi tersebut akan membawa PKS merapat ke pemerintahan mendatang.

"Ya, mudah-mudahan nanti akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga," pungkas Syaikhu.

Sebelumnya, narasi kritis yang diangkat oleh Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024, yang diusung oleh PKS, Partai Nasdem, dan PKB, hanya terbukti sebagai gimik untuk meraih suara.

Usai pemilu, Koalisi Perubahan bubar, dan Partai Nasdem serta PKB menyatakan kecenderungan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara PKS masih menunggu keputusan Majelis Syura untuk menentukan sikapnya.

Penolakan dari Partai Gelora terhadap kemungkinan PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran menimbulkan polemik di tengah politik Indonesia pasca-Pilpres.

Gelora menyampaikan bahwa jika PKS bergabung, akan terjadi pembelahan antara elite PKS dan massa ideologisnya.

Sebelumnya, PKS telah banyak memunculkan narasi yang dianggap mengadu domba dan membelah masyarakat, seperti cap pengkhianat terhadap Prabowo saat bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf pada 2019.

Terkait hal ini, PKS menunggu hasil musyawarah internal untuk menentukan langkah ke depannya, sementara Partai Gelora menegaskan pentingnya menjaga kohesivitas dan kesatuan dalam berpolitik.

Peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply