Periksa 11 Personel Terkait Kericuhan Aksi Massa, Polda DIY Buka Posko Pengaduan

Kabid Propam Polda DIY Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi mengatakan 11 personel tersebut telah dimintai keterangan dan proses pendalaman masih berlangsung di internal kepolisian.

"Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel. Dan tentunya ini sampai saat ini pun kita masih berproses terus," kata Satya di Sleman, Jumat (13/11/2026), dikutip dari Antara.

Menurut dia, jumlah personel yang dimintai keterangan masih dapat bertambah seiring dengan proses pendalaman yang dilakukan.

Selain itu, polisi memperluas analisis terhadap rekaman video, laporan masyarakat, kamera CCTV di sekitar lokasi, serta informasi atau rekaman yang beredar di media sosial.

"Ada kemungkinan nanti personel yang diambil keterangan ini bertambah, termasuk juga analisa-analisa video yang kami akan lakukan analisa juga akan bertambah, baik yang berdasarkan CCTV yang di sekitar lokasi maupun yang didapat dari media sosial yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Ia belum menjelaskan apakah pemeriksaan terhadap personel tersebut mengarah pada dugaan pelanggaran etik atau disiplin karena proses pendalaman masih berlangsung.

"Masih kita dalami. Tentunya unsur-unsur yang dilakukan pelanggaran oleh anggota tersebut ini akan didalami. Kita naikkan nanti melalui gelar perkara untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu melanggar disiplin ataupun kode etik," katanya.

Menurut dia, tim kepolisian juga masih mengumpulkan fakta dan bukti yang akurat di lapangan serta merespons rekomendasi mengenai langkah yang harus dilakukan dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak, termasuk Kompolnas.

"Mohon bantuan apabila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, mohon kami juga bisa diberikan informasi ataupun videonya bisa kami telusuri juga, kami lakukan analisa," ujarnya.

Proses pengembalian sepeda motor kepada pemiliknya yang sebelumnya diamankan dalam aksi massa yang berujung ricuh pada momentum Hari Pahlawan di Mapolda DIY, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (12/11/2026). ANTARA/HO-Humas Polda DIY

Buka Dua Posko Pengaduan

Terpisah, Polda DIY juga membuka dua posko pengaduan bagi masyarakat terkait kericuhan dalam aksi massa tersebut.

"Dua posko tersebut masing-masing untuk menindaklanjuti laporan kehilangan barang dan dugaan pelanggaran anggota kepolisian saat pengamanan aksi," kata Plt Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari di Sleman, Jumat (13/11/2026), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan muncul sejumlah informasi di media sosial mengenai masyarakat yang menanyakan keberadaan barang, termasuk sepeda motor, pascakericuhan aksi massa pada 10 November 2026.

"Memang di medsos ada yang menanyakan sepeda motor dan lain-lain, kami membuka posko pengaduan di Mapolda DIY untuk masyarakat yang merasa kehilangan barang atau apa pun itu," katanya.

Posko yang berada di Mapolda DIY tersebut melayani masyarakat yang kehilangan barang, sedangkan kepolisian akan membantu menelusuri keberadaan barang yang dilaporkan.

"Silakan, kami tunggu di Mapolda DIY, silakan laporkan. Untuk barang bukti seperti sepeda motor dan lain-lain bisa langsung ke Direktorat Kriminal Umum," ujarnya.

Polda DIY juga telah mengembalikan sebanyak 67 unit sepeda motor yang sebelumnya diamankan pascaaksi unjuk rasa pada 10 November 2026 kepada pemilik masing-masing.

"Sebanyak 67 unit sepeda motor sudah diserahkan kembali secara keseluruhan. Kami berupaya memastikan proses ini berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan kendaraannya," katanya.

Selain untuk pengaduan kehilangan barang, lanjut dia, posko juga diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran anggota kepolisian saat pengamanan aksi massa.

"Kemudian ada aduan untuk kekerasan anggota Polri. Kabid Propam membuka posko aduan juga di Bidpropam Polda DIY untuk pelanggaran-pelanggaran anggota Polri," ujarnya.

Ia menegaskan terdapat dua posko pengaduan dengan fungsi berbeda, yakni untuk menindaklanjuti laporan mengenai barang yang belum diketahui keberadaannya dan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran anggota Polri saat aksi unjuk rasa pada 10 November.

"Ada dua posko, satu untuk pelanggaran anggota Polri, satu untuk mencari barang bukti yang tidak tahu keberadaannya pada tanggal 10 November," katanya.