Peran Partisipasi Masyarakat Dapat Menurunkan Konflik SDA

IVOOX.id, Jakarta – Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Haroepoetri menyebut partisipasi masyarakat dalam pengambilan solusi bisa menurunkan konflik sumber daya alam.

“Partisipasi adalah kunci, begitu hilang partisipasi masyarakat maka terjadilah konflik,” sebut Arimbi saat pemaparan di Peringatan Ratifikasi CEDAW secara daring di Jakarta.

Arimbi menyoroti penanganan yang lambat dalam penyelesaian konflik sumber daya alam di Indonesia.

Dia mengambil contoh kasus konflik yang pernah terjadi di Kendeng, Jawa Tengah pada tahun 2009. Kawasan itu rencananya dibangun pertambangan dan pabrik semen oleh pemerintah namun sampai saat ini masyarakat masih menolak gagasan tersebut.

Begitu juga dengan kasus Wadas pada 2020 yang akan dijadikan kawasan pertambangan oleh pemerintah dan disebut tanpa konsultasi kepada masyarakat.

Menurutnya, kurangnya komunikasi antara pemangku kepentingan dan masyarakat menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan, sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi bagian penting agar tercipta keadilan dan kesetaraan.

Namun faktanya, kekuatan masyarakat tidak setara dengan negara sehingga aspirasi rakyat seringnya tidak terserap dengan baik.

Pemerintah dan masyarakat mendapat peran untuk mengurai konflik sumber daya alam, termasuk negara diminta terbuka agar menghasilkan kebijakan-kebijakan dan memberi ruang yang lebih besar untuk mendapat partisipasi masyarakat yang tulus.

Kemudian bagaimana masyarakat dan para pendamping yaitu pemerintah atau lembaga terkait lebih solid agar terbentuk kekuatan rakyat sehingga kesetaraan bisa lebih ‘bertaring’ dalam pengambilan keputusan.

Komnas HAM juga disebut mempunyai tugas yang tidak kalah penting untuk menyuarakan instrumen-instrumen HAM salah satunya Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sebagai rekomendasi untuk perbaikan konflik sumber daya alam.