Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mematangkan kebijakan terkait tindak-tindakan yang dilarang, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan dan bisa berupa aturan, pembentukan tim satgas, atau bentuk lainnya.

"Salah satu yang kita rancangkan terutama kaitan kebijakan bagaimana jajaran atau mengantisipasi menghindari tindak-tindak yang dilarang, kekerasan terhadap perempuan dan seterusnya, sedang kita matangkan. Apakah bentuknya aturan, bentuknya tim satgas atau yang lain," kata Afifuddin dalam acara diskusi media yang digelar di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/7/2024).

Ia mengakui bahwa mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU bukanlah tugas yang mudah. Namun, ia berkomitmen untuk berusaha keras dalam memperbaiki citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya.

"Mau tidak mau harus kita hadapi jalan terjal di depan dengan situasi kita, kita hadapi, kita jalani, gitu kan. Tadi memang yang paling penting kita mencoba meningkatkan, mengembalikan trust publik pastinya," ujarnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya mengusulkan agar KPU membuat aturan mengenai perilaku tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Usulan ini muncul sebagai respons terhadap kasus asusila yang melibatkan mantan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hasyim terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag. Tindakan asusila tersebut termasuk memaksa berhubungan badan, mengungkapkan kata-kata rayuan kepada korban, hingga janji untuk menikahi.

Dengan adanya rencana pembentukan satgas ini, KPU RI berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga tersebut.

Penyusutan Debit Air Sungai Batanghari

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply