“Apa pun bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun, jangan sampai Indonesia kembali menjadi pasar pasif dan hanya menikmati limpahan barang murah dari luar negeri dengan mengorbankan petani dan peternaknya sendiri,” kata Alex dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Sabtu (19/7/2025).

Menurut legislator dari Sumatera Barat I itu, janji peningkatan ekspor ke pasar Amerika tidak bisa menjadi alasan untuk melemahkan sektor pangan nasional. Terlebih, produk-produk unggulan AS seperti ayam beku, jagung, kedelai, hingga daging sapi, dikhawatirkan akan membanjiri pasar domestik dengan harga di bawah biaya produksi lokal.

“Ini bukan sekadar soal dagang. Ini adalah ancaman langsung terhadap peternak dan petani kita. Maka saya harap, jangan sampai kebijakan ini mengorbankan agenda kedaulatan pangan kita,” ujarnya.

Kesepakatan ini sebelumnya diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang mengklaim telah mencapai perjanjian dagang baru dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesepakatan itu, AS disebut akan menerapkan tarif 19 persen untuk produk impor asal Indonesia, namun sebaliknya mendapat fasilitas bebas tarif saat mengekspor ke Indonesia.

Alex menilai, ketimpangan tarif ini berpotensi menjadi bumerang, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang bergantung pada sektor agrikultur. Ia mengingatkan bahwa lebih dari 5 juta lapangan kerja tergantung pada sektor peternakan unggas saja, yang kini berada di ujung tanduk bila produk dari luar lebih murah dan mudah masuk.

“Jika ayam beku dari AS dijual jauh di bawah harga pokok produksi peternak lokal, bagaimana rakyat kecil bisa bertahan? Jangan sampai kita mencetak defisit pangan hanya karena tergoda janji akses ekspor ke luar negeri,” katanya.

Atas situasi tersebut, Alex mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera mengevaluasi kebijakan tarif 0 persen tersebut. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan pasar domestik melalui instrumen seperti safeguard, pembatasan kuota impor, serta penetapan harga dasar yang layak bagi petani dan peternak.

“Pemerintah harus transparan menyampaikan dasar perhitungan dan proyeksi dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap ketahanan pangan,” ucapnya. “Termasuk dampak terhadap daya beli masyarakat, dan keberlangsungan usaha mikro dan kecil di sektor agrikultur. Sekali lagi, jangan korbankan agenda kedaulatan pangan kita,” ujar Alex.

Penutupan Kongres PSI di Solo

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply