"Kasus ini mestinya menjadi perhatian dan pembelajaran bagi kepala daerah lainnya agar tidak bermain-main dengan masalah etika pemerintahan maupun etika umum," kata Irwan Waris di Palu, Minggu (4/10/2026), dikutip dari Antara.

Ia menilai langkah DPRD Gowa membawa proses pemakzulan hingga meminta keputusan Mahkamah Agung (MA) telah sesuai dengan mekanisme dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut dia, DPRD Gowa menilai bupati melanggar etika tata kelola pemerintahan karena mencabut program beasiswa mahasiswa secara sepihak tanpa alasan yang jelas.

"Tentunya keputusan untuk memproses ke MA ini bagus buat kepentingan tata kelola, pengembangan, dan kemajuan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa yang saat ini bergerak cepat menuju pencapaian kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Pengamat politik Sulawesi Tengah itu mengingatkan kepala daerah untuk senantiasa konsisten menjalankan komitmen pembangunan yang telah disepakati bersama lembaga legislatif.

Ia menegaskan bupati, wali kota, maupun gubernur tidak boleh menghentikan suatu program daerah secara sepihak tanpa persetujuan DPRD sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Kepala daerah seharusnya konsisten melaksanakan komitmen pembangunan yang sudah disepakati bersama. Tidak boleh secara sepihak menghentikan program tanpa persetujuan mitranya, yaitu DPRD," ucapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Gowa tentang usulan pemakzulan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang (HT) usai hasil sidang Hak Angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Dikutip dari laman sistem informasi perkara Mahkamah Agung, Jumat, 2 Oktober 2026, dengan nomor perkara nomor 1 UP/2026 yang dikeluarkan pada Kamis, 1 Oktober 2026. Ketua Majelis Hakim dipimpin Dr H Irfan Fachruddin dan dua anggota Dr Lulik Tri Cahyaningrum serta Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi telah memutuskan perkara tersebut.

Sengketa tata usaha negara ini, dalam amar putusan tersebut, disebutkan 'Kabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum,' sebagaimana. dalam direktori kepaniteraan. Perkara ini terdaftar pada 21 Agustus 2026.

Wakil Ketua DPRD Hasrul Abdul Rajab di Makassar, Jumat membenarkan putusan MA tersebut terkait pemakzulan Bupati Gowa. "Iya, benar," kata Hasrul singkat saat dikonfirmasi wartawan merespons hal tersebut.

Secara terpisah, Pakar Hukum Tata Pemerintahan Prof Aminuddin Ilmar saat dikonfirmasi wartawan terkait putusan tersebut menyampaikan, setelah putusan diterima, maka pimpinan DPRD Gowa segera membuat surat dan menyampaikan usulan pemberhentian bupati kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Sulsel sebagai perwakilan pemerintah pusat.

"Nantinya itu, Mendagri yang akan mengeluarkan putusan pemberhentian kepada yang bersangkutan (HT)," katanya merespons putusan MA itu, dikutip dari Antara.

Sesuai aturan, dalam Undang - undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 80 disebutkan, Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan.

Di poin a disebutkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur,serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.

Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela.

Poin b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit tiga perempat dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Poin c, Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.

Poin d, apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

Atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pada poin f, Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Gowa menyepakati usulan pemberhentian atau pemakzulan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dalam Rapat Paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada Rabu, 12 Agustus 2026. Hal tersebut setelah pansus menyelesaikan tugasnya terhadap tiga pokok permasalahan, dugaan pelanggaran amoral atau tindakan tercela, dugaan korupsi seragam sekolah serta pencabutan bantuan beasiswa doktoral.

Selain hak angket, Bupati Gowa HT juga menghadapi masalah hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan tersangka oleh Kortastidipitkor Mabes Polri dan kini sementara berproses.

Penutupan Asian Games 2026

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply