Pentingnya Pengelolaan Pajak yang Baik untuk Bangun Kepercayaan Publik

IVOOX.id – Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, kepercayaan publik dibangun dari realisasi pengelolaan uang pajak yang disetorkan masyarakat dikelola dengan baik. Oleh karenanya dia berpesan agar jajarannya di Kementerian Keuangan dapat terbuka kepada masyarakat dan menyediakan layanan informasi yang mudah diakses.

"Kepercayaan publik dapat meningkat ketika masyarakat bisa mengamati bagaimana uang yang mereka setorkan dalam rupa pajak dikelola," kata Thomas dalam acara Seminar KIP Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8/2024).

Tak hanya itu menurutnya pengelolaan pajak yang baik juga dapat menciptakan kepercayaan investor, hingga akhirnya mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

"Kesediaan publik untuk menjadi pembayar pajak yang patuh dapat meningkat. Pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan yang lebih besar," katanya.

Lebih lanjut Thomas mengatakan, keterbukaan informasi publik akan memberikan peran penting dalam menekan ketidakpastian investasi. Hal itu kata dia lantaran para investor memberikan kepercayaan penuh terhadap pihak-pihak yang mengelola keuangan dengan baik dan transparan.

"Musuh besar investasi adalah ketidakpastian. Keterbukaan informasi publik memberi peran dalam menekan faktor ketidakpastian dalam investasi," ucap Thomas.

"Dengan kepastian yang lebih terjaga dapat mendorong investasi tumbuh, terbukanya lapangan kerja baru, dan mendorong daya beli meningkat, pada akhirnya semua itu berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan kesejahteraan," katanya.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, Kementerian Keuangan menggelar seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024 yang diselenggarakan Selasa (6/8/2024) di kantor pusat Kementerian Keuangan. Dalam acara yang mengusung tema "Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan".

Thomas mengatakan seminar ini mengangkat tema yang lekat dengan masyarakat dan relevan dengan komitmen Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.