Pengusaha Ingatkan Pentingnya Stabilitas untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

IVOOX.id – Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, mengingatkan agar pemerintah dapat menjaga stabilitas dan perdamaian di dalam negeri. Menurutnya, tanpa kondisi yang kondusif, mustahil mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.

“Kita ini memiliki tantangan yang besar atas dampak daripada situasi global yang uncertain. Ada Trump effects, ada perubahan-perubahan, konflik-konflik yang terjadi misalnya di ASEAN saja kemarin, ada Thailand dan Kamboja,” ujar Arsjad dalam konferensi pers Kick-Off Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Arsjad menegaskan, stabilitas politik dan sosial dalam negeri menjadi syarat mutlak bagi akselerasi ekonomi. “Kalau tidak ada namanya peacefulness ataupun kedamaian, bagaimana bisa ada pertumbuhan ekonomi?” katanya.

Ia menambahkan, Indonesia kini menghadapi tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari perang Ukraina–Rusia, konflik Israel–Iran, hingga ketegangan regional, semuanya berdampak langsung terhadap harga energi dan pangan nasional. “Ini semua keadaan yang sejak Perang Dunia Kedua mungkin, saya rasa belum ada setingkat setinggi ini. Nah di sini yang saya ingin suarakan bahwa persatuan-kesatuan kita yang sangat penting,” ujar Arsjad.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa target pertumbuhan 8 persen bukan sekadar angka statistik. Capaian itu harus diartikan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan yang merata. “Jangan lihat angka 8, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa ke depan lebih baik dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, nggak mungkin bisa menjadi negara maju,” ujarnya.

Arsjad juga mengingatkan, pertumbuhan tinggi tidak boleh mengabaikan keadilan sosial. “Nol persen kemiskinan berbeda sekali dengan 0-8. Kita harus memastikan pertumbuhan itu dirasakan semua orang, tidak hanya segelintir pihak,” katanya.

Aksi demonstrasi mewarnai Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (25/8/2025), dengan isu tuntutan transparansi ekonomi hingga sorotan terhadap tunjangan anggota DPR RI. Gejolak ini menambah catatan tantangan pemerintah di tengah rilis data pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,12 persen.