"Kemudian, karena adanya warga menebang pohon yang mengenai sisi jaringan 150 kV di ruas Prabumulih Simpang 3 yang mengakibatkan sistem kelistrikan di Lampung terganggu dan menyebabkan swing tegangan," kata Adhi saat diwawancarai di Palembang, Rabu (26/6/2024), dikutip Antara.

Ia mengatakan PLN memiliki tiga sistem pertahanan kelistrikan di wilayah Sumatera Bagian Selatan, Sumatera Bagian Tengah, dan Sumatera Bagian Utara. Maka, apabila terjadi gangguan interkoneksi per sub sistem, maka ada daya secara mandiri menyuplai listrik di wilayah Sumatera.

"Pada saat pemadaman listrik terjadi ini sebetulnya sistem bagian tengah dan utara terpisah dengan Selatan. Defense scheme sudah berjalan baik, frekuensinya masih stabil. Akan tetapi, 1,5 menit kemudian ada warga menebang pohon mengenai jaringan 150 kV sehingga aliran transmisi yang melalui Lampung menyebabkan swing tegangan yang mungkin menyebabkan proteksi pembangkit lepas dari sistem dan kemudian yang memadamkan Jambi, Sumsel dan Lampung," kata Adhi.

PLN saat ini menggandeng perusahaan konsultan multinasional McKinsey menginvestasi penyebab pemadaman listrik di pulau Sumatera tersebut.

"Kami menggandeng perusahaan konsultan multinasional McKindsey untuk melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pemadaman listrik di Sumatera," katanya.

Adhi mengatakan penggunaan konsultan itu agar hasil dari penyebab pemadaman itu lebih independen dan tidak hanya berasal dari PLN.

"Penggunaan konsultan itu agar hasil dari penyebab pemadaman itu lebih independen dan tidak hanya berasal dari PLN," katanya.

Ia mengatakan PLN telah menghitung besaran dan jumlah pelanggan yang akan menerima kompensasi dampak pemadaman listrik yang diakibatkan gangguan transmisi SUTT 275 kV Lubuklinggau-Lahat pada 4 Juni 2024.

"Untuk jumlah pelanggan yang masuk kompensasi diajukan ke pusat ini sebanyak 2,1 juta dari 4,3 juta pelanggan PLN S2JB," katanya.

Kompensasi yang diberikan PLN berupa pemotongan tagihan bulanan dengan besaran nilai yang bervariatif sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2019.

“Besaran kompensasi persentasenya sesuai dengan Peraturan Menteri, ada yang 100 persen ada yang 200 persen dst. Kompensasi diberikan untuk pelanggan yang mengalami pemadaman listrik minimal selama tujuh jam,” jelasnya.

Namun, pembayaran kompensasi itu akan dilakukan setelah selesai menginvestigasi penyebab terjadinya pemadaman listrik.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumsel Taufik Husni mengatakan bagi pelanggan PLN yang merasa dirugikan karena barang elektronik mereka rusak akibat dampak pemadam listrik itu dapat melaporkan hal tersebut melalui YLKI.

"Sejauh ini kami sudah menerima sebanyak 49 laporan yang masuk dengan dominasi kerugian merupakan barang elektronik. Namun, masih terdapat persyaratan yang harus dilengkapi agar pengajuan kompensasi diterima," kata dia, dikutip dari Antara.

Pengungkapan 180 Kg Sabu Jaringan Internasional

Related Articles

0 comments

Leave a Reply