Pengamat Sebut Perlu Percepatan Kendaraan Listrik Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Dunia

IVOOX.id – Percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dinilai menjadi langkah strategis untuk meredam tekanan lonjakan harga minyak global terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan menekan ketergantungan pada impor minyak.

"Setiap kenaikan harga minyak global akan mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi. Ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," ujar pengamat otomotif Martinus Pasaribu, dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026).

Menurut dia sekitar 60–70 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor, sementara lifting minyak domestik terus menurun dan berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Kondisi tersebut, lanjutnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin, membuat APBN sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia, terutama di tengah eskalasi konflik geopolitik seperti di Selat Hormuz.

Martinus menjelaskan, dalam asumsi makro APBN kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga sekitar Rp8 – 10 triliun.

Dengan realisasi harga minyak dunia yang dapat menembus 90 – 100 dolar AS per barel, total belanja subsidi energi berpotensi kembali membengkak mendekati atau bahkan melampaui Rp300 triliun per tahun, seperti yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Terkait hal itu, dia menambahkan, kendaraan listrik menjadi solusi jangka panjang karena mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan, sebab selain menekan impor, peralihan ke listrik juga membantu mengurangi kebutuhan subsidi BBM yang selama ini sebagian besar dinikmati oleh sektor transportasi.

Dari sisi efisiensi, jelasnya, kendaraan listrik jauh lebih hemat. Biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya sekitar Rp300–500 per km, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000–1.500 per km, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM, sehingga terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga 60–70 persen bagi pengguna.

"Diperkirakan, penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter," ujar Martinus.

Dia menyebutkan jika dikonversi total penghematan sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun, yang berasal dari kombinasi penggunaan 1 juta mobil listrik dan 5 juta motor listrik setara dengan pengurangan impor minyak dalam jumlah signifikan.

Dengan asumsi harga minyak global berada di kisaran 90 – 100 dolar AS per barel dan kurs rupiah saat ini, menurut dia pengurangan impor tersebut dapat menghemat devisa sekitar Rp30 – 40 triliun per tahun.

Selain itu, berkurangnya konsumsi BBM domestik juga berpotensi menekan beban subsidi dan kompensasi energi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam belanja negara, sehingga ruang fiskal pemerintah dapat lebih difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dia menegaskan, elektrifikasi transportasi juga memberikan efek ganda mulai dari penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih.

Untuk itu, lanjutnya pemerintah perlu mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan yang terintegrasi, mulai dari insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU), hingga penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.

"Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global,” katanya.

Asosiasi Ojol Dukung Pengalihan Subsidi BBM ke Motor Listrik

Terpisah, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendorong pemerintah untuk mengkaji pengalihan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi subsidi pembelian sepeda motor listrik bagi pengemudi ojek daring. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengantisipasi potensi krisis akibat tekanan geopolitik global.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa ketidakstabilan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan negara-negara besar berpotensi mengganggu pasokan energi dunia, termasuk bagi Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional.

Ia menilai bahwa ancaman krisis energi perlu direspons dengan kebijakan yang bersifat strategis dan berjangka panjang. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk mendukung transisi kendaraan berbasis listrik, khususnya bagi pengemudi ojek online yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi.

“Ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, mengancam ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) global, termasuk bagi Indonesia,” katanya kepada Ivoox.id Sabtu (28/3/2026).

Menurut Igun, ekosistem ojek daring telah menjadi bagian penting dalam rantai distribusi barang, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sebagai moda transportasi yang efisien bagi masyarakat. Dengan jumlah pengemudi yang diperkirakan mencapai 7 juta orang di seluruh Indonesia, kebijakan ini dinilai dapat memberikan dampak signifikan.

Pengalihan subsidi tersebut, lanjutnya, tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, tetapi juga berkontribusi dalam menekan emisi gas rumah kaca serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain itu, Garda Indonesia juga mengusulkan adanya skema pembiayaan yang terjangkau, seperti kredit berbunga rendah, untuk mendukung program penukaran sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik bagi pengemudi ojek daring.

Asosiasi menilai bahwa kebijakan ini dapat menjadi solusi dalam menghadapi potensi krisis energi sekaligus mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan, khususnya di sektor gig economy yang terus berkembang.

Lebih lanjut, Garda Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, platform ojek daring, sektor pembiayaan, serta produsen kendaraan listrik guna merealisasikan program tersebut.