Pengamat Nilai Polemik Tapera Menunjukkan Kurangnya Visi Pembangunan Perumahan Indonesia

IVOOX.id – Mantan Komisaris Independen Bank BTN Amanah Abdul Kadir menilai polemik terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menunjukkan kurangnya visi dalam pembangunan perumahan di Indonesia. Ia menilai kebijakan ini lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan BUMN daripada masyarakat.

“Yang lebih terlihat pesan implisitnya adalah, yuk nambah uang di kantong Perum atau di kantong BUMN,” katanya dalam diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita dengan tema "Apakah Tapera Berhubungan dengan Kegagalan Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Perumahan?" pada Minggu malam (9/6/2024).

Ia meminta pemerintah untuk segera menyudahi drama kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Indonesia harus siap menyambut generasi emas yang menuntut sarana dan prasarana yang memadai.

“Sebentar lagi akan ada generasi emas yang mungkin adalah pengantin-pengantin baru, yang perlu rumah lebih banyak lagi jenis community yang harus ada IT-nya yang kuat dan seterusnya. Jadi kita tidak lagi saatnya terlalu lemot dalam memikirkan perumahan yang future oriented,” ujarnya.

Amanah juga mengkritik kebijakan Tapera yang tumpang tindih dengan kebijakan lain seperti BPJS Ketenagakerjaan, yang juga memiliki skema pendanaan untuk perumahan.

“Ini perlu keseriusan duduknya DPR, duduknya lembaga-lembaga yang terkait, untuk memikirkan perumahan ini. Tidak jadi bagian terpisah dari sistem sosial kita, tidak jadi terpisah dari jaringan maupun iuran-iuran sosial lainnya, kalau itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya sudah menyediakan dana yang bisa dipinjam oleh pesertanya untuk membangun rumah. Kebijakan ini seharusnya disinergikan dengan Tapera, atau setidaknya dipikirkan cara lain yang lebih efektif.

“Karena, saya lihat sebenarnya melalui BPJS Ketenagakerjaan ada dana untuk bisa dipinjam oleh pesertanya, untuk bangun rumah. Kenapa misalnya itu tidak disinergikan? Atau mungkin ada cara lain,” kata Amanah.