Pengamat Ingatkan Pemerintah agar Serius Benahi Akses Transportasi untuk Wujudkan Program Sosial

IVOOX.id – Akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa kemiskinan tidak akan bisa dientaskan tanpa akses transportasi yang memadai. Akses transportasi yang baik menjadi faktor kunci dalam mewujudkan berbagai program sosial, termasuk lumbung pangan, pengentasan kemiskinan, dan pendidikan gratis.

“Kemiskinan tidak akan beranjak selama akses transportasi tidak memadai. Apa pun bentuk program yang diberikan kepada warga miskin, jika memang serius mengentaskan kemiskinan, terlebih dahulu perbaiki akses transportasi,” ujar Djoko dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Senin (17/2/2025)..

Djoko menyoroti bahwa banyak kepala daerah yang menjanjikan pengentasan kemiskinan, tetapi hingga kini belum banyak yang terealisasi. Penyebabnya adalah akar masalah yang tidak pernah dibereskan, sehingga seolah-olah orang miskin di Indonesia hanya dijadikan lumbung suara setiap lima tahun sekali.

Minimnya akses transportasi dapat berdampak negatif bagi masyarakat miskin, seperti keterisolasian, hambatan dalam pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, banyak anak terpaksa putus sekolah karena tidak ada angkutan umum. Hal ini berdampak pada peningkatan angka pernikahan anak dan jumlah bayi stunting.

Berdasarkan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, kemiskinan tidak hanya ditentukan dari aspek ekonomi, tetapi juga fisik, kesehatan, dan aksesibilitas, termasuk keterbatasan akses transportasi. Daerah yang tergolong miskin umumnya memiliki infrastruktur jalan yang buruk.

Data dari IRMS Semester 2 (2022) dan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (2020) menunjukkan bahwa kondisi jalan kota/kabupaten yang rusak mencapai 38 persen. Kemantapan jalan nasional tercatat 92,18 persen, jalan provinsi 73,79 persen, dan jalan kota/kabupaten hanya 62 persen.

Menurut data Bappeda Jawa Tengah tahun 2025, total panjang jaringan jalan di provinsi ini mencapai 31.116,64 km. Dari jumlah tersebut, 1.518,09 km merupakan jalan nasional, 2.404,741 km jalan provinsi, dan 27.193,81 km jalan kabupaten/kota. Sebanyak 56,18 persen jalan dalam kondisi baik, 27,06 persen dalam kondisi sedang, dan 33,26 persen dalam kondisi rusak.

Kondisi jalan nasional di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 36,95 persen dalam kondisi baik, 54,07 persen dalam kondisi sedang, dan 8,99 persen dalam kondisi rusak. Sementara itu, kondisi jalan provinsi jauh lebih baik dengan 83,60 persen dalam kondisi baik. Namun, jalan kabupaten/kota masih cukup memprihatinkan dengan 16,76 persen dalam kondisi rusak.

Sejak 2023, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 14,6 triliun pada 2023 dan sekitar Rp 15 triliun pada 2024 untuk perbaikan jalan daerah sepanjang 2.900 km. Jawa Tengah menerima alokasi Rp 1,36 triliun untuk memperbaiki 40 ruas jalan dengan total panjang 289,8 km.

Namun, pada 2025, tidak ada lagi anggaran untuk program Inpres Jalan Daerah. Padahal, perbaikan jaringan jalan akan sangat membantu meningkatkan mobilitas barang dan masyarakat.

Selain perbaikan jalan, subsidi angkutan umum juga sangat penting. Program angkutan tol laut seharusnya tidak hanya dinikmati oleh daerah yang memiliki akses langsung ke kapal tol laut, tetapi juga harus menjangkau daerah pedalaman melalui program subsidi angkutan barang. Hal yang sama berlaku untuk bus perintis.

Saat ini, di Jawa Tengah hanya terdapat satu trayek bus perintis, yaitu Teluk Penyu-Kemit-Nusa Ungu sejauh 110 km di Kabupaten Cilacap. Pemerintah daerah dapat mengusulkan beberapa trayek baru untuk meningkatkan aksesibilitas, seperti Waduk Kedung Ombo-Boyolali-Surakarta, Ungaran-Bandungan-Sumowono-Kaloran-Temanggung, serta Randugunting-Pati.

Peningkatan akses transportasi akan menjadi kunci keberhasilan program lumbung pangan, pengentasan kemiskinan, dan pendidikan gratis. Tanpa infrastruktur yang memadai, program-program tersebut akan sulit mencapai tujuannya dan hanya akan menjadi janji politik yang tidak terealisasi.