Pemprov Jabar Berencana Pangkas Jumlah OPD Mulai 2027 Dampak Penurunan Dana Transfer Daerah

IVOOX.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memangkas jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melebur tujuh di antaranya guna menekan belanja operasional sekaligus menjaga porsi anggaran bagi kepentingan publik.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan langkah penataan kelembagaan melalui penggabungan perangkat daerah tersebut menjadi keharusan agar kesehatan keuangan daerah tetap terjaga dalam membiayai program kebutuhan masyarakat.
"Kita menghadapi problem fiskal karena ada penurunan dana transfer daerah. Sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga," kata Dedi seusai pertemuan dengan Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Jawa Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (17/11/2026), dikutip dari Antara.
Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman memaparkan bahwa melalui tujuh penggabungan berdasarkan kesamaan urusan pemerintahan itu, jumlah dinas di lingkungan Pemprov Jabar akan berkurang dari 26 menjadi 21 unit.
Kemudian, badan bakal menyusut dari sembilan menjadi tujuh unit, sedangkan unsur pendukung seperti Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, serta Inspektorat tidak mengalami perubahan.
Adapun tujuh kelompok perangkat daerah yang dilebur pertama, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kedua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.
Ketiga, Dinas Perkebunan dengan Dinas Kehutanan. Keempat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D).
Kelima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Keenam, Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Ketujuh, penggabungan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dengan urusan ketahanan pangan; serta penataan urusan pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
Herman menjelaskan peleburan tersebut tidak langsung diterapkan secara serentak, melainkan dijalankan secara bertahap dengan menyesuaikan gelombang pensiun sekitar enam pejabat eselon II sepanjang tahun 2026-2027 agar tidak mengganggu stabilitas birokrasi maupun jalannya pelayanan publik.
Pada tahap pertama yang ditargetkan efektif mulai tahun 2027, terdapat tiga penggabungan yang segera diberlakukan, yakni Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, BKD dengan BPSDM, serta Dukcapil dengan DP3AKB, sementara empat penggabungan lainnya menyusul pada tahap berikutnya dan penataan biro-biro di lingkungan Setda akan diatur melalui peraturan gubernur tersendiri.
"Pengisiannya akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ada tiga yang direncanakan efektif mulai 2027," ujar Herman, dikutip dari Antara.
Terkait pemanfaatan gedung perkantoran hasil peleburan OPD serta besaran pasti penghematan anggaran yang dihasilkan, Herman memastikan pihaknya tengah memetakan optimalisasi aset yang ada sembari menghitung nilai efisiensi fiskal secara mendalam.
"Yang jelas ada efisiensi. Jumlahnya berapa, masih didalami," tutur Herman.


0 comments