Pemprov DKI Ajukan Pinjaman Rp4,5 Miliar ke SMI

IVOOX.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,5 miliar.
“Jadi, di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita itu ada kebutuhan kurang lebih Rp7,5 triliun, yang Rp3 triliun nanti dari dana bagi hasil (DBH) dan yang Rp4,5 itu dari SMI,” jelas Pramono di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/11/2026), dikutip dari Antara.
Pramono optimistis Pemprov DKI mampu membayar angka pinjaman yang diajukan ke SMI itu.
“Dari SMI-nya, tentunya bagi Jakarta, angka itu pasti bisa, kemampuan bayarnya lebih dari cukuplah Jakarta, dengan kemampuan yang ada,” ujar Pramono.
Pramono pun mengaku bersyukur pinjaman SMI telah mendapatkan kepastian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepastian itu didapatkan saat ia bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balai Kota, Jakarta, Selasa siang.
Selanjutnya, hal tersebut akan dibahas oleh Pemprov DKI bersama dengan DPRD DKI Jakarta.
“Sehingga dengan demikian, yang perlu dilakukan karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya,” tutur Pramono.
Sebelumnya, Pramono mengatakan tengah mempertimbangkan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pembiayaan alternatif selain rencana penerbitan obligasi yang masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
Pramono mengatakan pihaknya sepenuhnya patuh dengan keputusan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, ia menyebut pihaknya juga tengah menyiapkan rencana lainnya.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menggunakan DBH dan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Maka, kami sudah memutuskan apa yang menjadi keputusan bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai pertama, menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali,” ungkap Pramono.
Dia menilai pembiayaan alternatif selain dari obligasi itu dilakukan agar rencana pembangunan di Jakarta tidak terhambat atau mengalami perubahan.


0 comments